Harapan DPRD Jatim untuk Rencana Sekolah Rakyat : Tak Boleh Tumpang Tindih

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim meminta agar tata kelola dan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah pusat dapat dicermati betul.

Harapannya, agar nantinya bisa tepat sasaran sekaligus tidak tumpang tindih dengan sekolah yang sudah ada saat ini.

Hal tersebut ditegaskan penting, terlebih Jawa Timur mengusulkan dibukanya 40 Sekolah Rakyat yang tersebar hingga daerah.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat nantinya akan diperuntukkan bagi pelajar dari keluarga yang terindikasi miskin dan miskin ekstrem.

"Saya pikir program ini bagus ya bagi masyarakat Jawa Timur," kata Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas saat dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (6/3/2025). 

Puguh termasuk yang menyambut baik rencana program ini. Terlebih, di Jawa Timur terdapat sekitar 3 juta penduduk yang masuk kategori miskin ekstrem.

Sehingga, perlu terus dilakukan upaya penanggulangan. Namun, Puguh berharap agar program ini bisa dipersiapkan secara optimal.

"Yang perlu dicermati adalah tata laksana dan tata kelola sekolah rakyat ini nanti, agar tidak tumpang tindih dengan sekolah-sekolah yang sudah ada, yang juga di situ ada penerima berbagai macam program dari pemerintah," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Selain itu, Puguh juga meminta agar implementasi sekolah ini secara operasional bisa klir.

Mulai dari leading sektor di tingkat bawah hingga apakah harus ada penyertaan anggaran yang bersumber dari APBD nantinya.

Hal ini didorong agar tidak ada irisan dengan sekolah yang bergantung pada anggaran daerah.

"Kalau memang Sekolah Rakyat ini terkonsep dengan baik menggunakan full dana APBN, tentu bagi Jawa Timur menjadi kabar yang sangat baik," terang Puguh.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengajukan penyiapan 40 sekolah rakyat untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto.

Rencananya itu akan dibangun gotong-royong bersama 38 pemerintah kabupaten/kota dan 2 lainnya oleh Pemprov Jatim. 

"Hal ini sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul agar menyiapkan sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kategori keluarga miskin dan miskin ekstrem,” kata Khofifah, Rabu (5/3/2025).