3 Gebrakan Dedi Mulyadi di Pendidikan Tak Cuma Larang Studi Tur, Wajib Militer Mulai Ajaran Baru

SURYA.CO.ID - Sejak dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sudah membuat sejumlah gebrakan yang menyita perhatian publik.

Khususnya, gebrakan Dedi Mulyadi di bidang pendidikan, seperti larangan menggelar studi tur ke luar provinsi. 

Terbaru, Dedi Mulyadi kembali membuat gebrakan untuk siswa-siswi tingkat SMA/SMK/sederajat. 

Apa gebrakan tersebut?

Wajib Militer

Dedi Mulyadi mengumumkan bahwa kurikulum wajib militer akan diterapkan di sekolah-sekolah setingkat SMA/SMK mulai tahun ajaran baru mendatang. 

Setiap sekolah akan dilengkapi dengan pembina yang berasal dari anggota TNI dan Polri.

Dedi Mulyadi menjelaskan, kehadiran anggota TNI dan Polri di setiap sekolah bertujuan untuk membentuk karakter bela negara di kalangan siswa. 

Dengan demikian, diharapkan siswa tidak akan terlibat dalam aktivitas tawuran, perkelahian antar pelajar, dan kenakalan remaja lainnya.

Baca juga: Buat Trenyuh Dedi Mulyadi dan Susi Pudjiastuti, Sariban 40 Tahun Punguti Sampah Kini Telah Wafat

Program ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menangani persoalan geng motor dan premanisme.

"Saya serius, mulai tahun ajaran baru, Pemda Provinsi Jabar akan memasukkan kurikulum wajib militer di sekolah-sekolah," ujarnya, dalam keterangan resmi yang dikutip SURYA.CO.ID dari Kompas.com.

Kang Dedi menegaskan, penerapan kurikulum wajib militer ini diyakini dapat menggali potensi siswa di berbagai bidang.

Ia menambahkan bahwa wajib militer identik dengan kedisiplinan, sehingga siswa dapat lebih fokus belajar dan mengesampingkan kegiatan yang tidak berguna. 

"Setiap sekolah akan memiliki pembina dari TNI dan Polri yang bertugas membentuk karakter siswa serta memetakan bakat mereka, termasuk bagi yang bercita-cita menjadi tentara atau polisi," katanya. 

Lebih lanjut, program ini akan diintegrasikan dengan berbagai sektor strategis yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah di Jawa Barat, seperti bidang pertanian dan peternakan. 

Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

Diharapkan, setelah lulus sekolah, para siswa dapat langsung terserap dalam berbagai bidang pekerjaan yang diperlukan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran terbuka di Jawa Barat. 

"Program ini dirancang untuk membentuk karakter siswa sekaligus menggali potensi mereka dalam berbagai bidang," pungkasnya.

Larang Study Tour ke Luar Jawa Barat

Sebelumnya, Dedi Mulyadi tegas menjalankan kebijakan larangan study tour bagi siswa sekolah. 

Bahkan, Dedi Mulyadi tidak ragu mencopot Kepala Sekolah SMAN 6 Depok dan Kepala SMAN 1 Cianjur karena melanggar larangan tersebut. 

Dilansir dari unggahan Instagram resmi Dedi Mulyadi, alasan utama di balik larangan study tour siswa sekolah adalah agar tidak membebankan biaya pada orangtua siswa. 

“Saya tegaskan kembali ya, yang kami larang itu adalah kegiatan-kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, study industry, kunjungan industri, apapun namanya, yang di dalamnya melakukan pembebanan kepada orang tua siswa,” tegasnya, seperti dikutip dari Instagram @dedimulyadi71, Kamis (27/2/2025). 

Menurutnya, biaya study tour yang sering kali dibebankan sepenuhnya kepada orang tua siswa membuat banyak keluarga terpaksa berutang. 

“Banyak orang tua siswa yang tidak dalam posisi punya kemampuan keuangan harus ngutang ke sana kemari, yang berakibat pada beban ekonomi hidupnya semakin berat,” tambahnya. 

Selain itu, faktor keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama. 

Dedi Mulyadi terus mengingatkan peristiwa tragis kecelakaan bus yang menimpa siswa SMK di Depok saat melakukan study tour, yang mengakibatkan 11 siswa kehilangan nyawa. 

“Kedua, jaminan keselamatan terhadap siswa, seperti terjadi pada waktu kecelakaan SMK di Depok yang mengakibatkan meninggalnya jumlah orang yang banyak. Itu adalah pelajaran penting bagi kita semua agar tidak mengulangi peristiwa yang sama,” imbuhnya. 

Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi ini menuai beragam tanggapan. Di satu sisi, ada pihak yang mendukung karena alasan ekonomi dan keselamatan. 

Namun di sisi lain, pelaku usaha pariwisata di Bandung Barat, termasuk operator wisata dan pemilik hotel, harus menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan akibat pembatalan kunjungan dari sekolah-sekolah. 

Bagi orang tua siswa, kebijakan ini bisa menjadi angin segar karena tidak lagi harus memikirkan biaya tambahan untuk kegiatan sekolah. 

Larang Wisuda Jenjang TK, SD dan SMP

Dedi juga menyoroti maraknya kegiatan wisuda di jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Menurutnya, wisuda seharusnya lebih cocok untuk lulusan perguruan tinggi, seperti sarjana atau diploma.

“Saya melarang sekolah mengadakan wisuda untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Buat saya, wisuda itu lebih cocok untuk S1 atau D3. Lebih baik kelulusan diselenggarakan sederhana di sekolah, seperti zaman dulu,” tegasnya dikutip dari akun Instagramnya, pada Sabtu (1/3/2025).

Sebagai solusi, Dedi berencana membangun gedung pertunjukan di sekolah-sekolah agar berbagai kegiatan bisa dilaksanakan secara lebih efektif tanpa membebani orang tua. 

“Nanti kami akan membangun ruang pertunjukan di setiap sekolah secara bertahap."

"Bisa digunakan untuk acara kelulusan, pertunjukan tari, musik, atau bahkan menonton film berkualitas,” jelasnya.

Menurut Dedi, langkah ini tidak hanya mengurangi beban biaya bagi orang tua, tetapi juga memberikan fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh siswa dalam berbagai kegiatan akademik dan non-akademik.

“Kegiatan sekolah tetap bisa berjalan, tanpa harus membebani orang tua dengan biaya tambahan. Yang penting, pendidikan tetap berkualitas dan anak-anak tetap bisa mengenang masa sekolah mereka dengan baik,” pungkasnya.

===

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur.  

Klik di sini untuk untuk bergabung