Penyimpangan Insentif Guru Ngaji-Guru Minggu di Situbondo Hingga Rp 3,4 M, FKMB Siap Bawa ke KPK

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Forum Komunikasi Masyarakat Besuki Raya (FKMB) Raya mengadukan dugaan penyimpangan penyaluran insentif guru ngaji ke DPRD Situbondo, Rabu (26/2/2025).

Dari temuannya, FKMB mengklaim bahwa ada insentif untuk guru ngaji dan guru Minggu dari Pemkab Situbondo, yang diduga fiktif,  data tidak sesuai serta ada data ganda.

Temuan tersebut diungkapkan dalam hearing bersama komisi IV DPRD Situbondo dan Dinas Pendidikan Situbondo di ruang gabungan fraksi.

Dipaparkan FKMB, anggaran insitif guru ngaji dan guru Minggu yang tersebar 136 desa/kelurahan di Kabupaten Situbondo itu mencapai Rp 9 miliar. Dan ada sekitar Rp 3 miliar lebih yang tidak sesuai penerima atau sasarannya.

Ketua FKMB Raya, Sutomo mengatakan, pihaknya banyak menemukan data fiktif penerima bantuan guru ngaji dan guru Minggu yang perlu diperiksa kembali oleh pemda.

"Karena data-data ini menurut kami aneh dan angka nominalnya sangat mencolok," kata Sutomo usai hearing.

Sutomo merinci temuannya itu, di antaranya ada mushala, masjid dan gereja yang angka penerimanya tidak sesuai dengan kondisi riil.

"Misalnya ada mushala tetapi tidak ada santrinya tetapi tetap termasuk menjadi penerima insentif guru ngaji itu," ungkapnya.

Dengan demikian, kata Sutomo, praktik ini merupakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum di Pemkab Situbondo.

"Untuk Kecamatan Jatibanteng ada sebanyak 44 penerima yang tidak sesuai, Kecamatan Banyuglugur ada 35 penerima dan Besuki sebanyak 195 penerima. Jadi di tiga kecamatan itu, totalnya ada 274 orang, ditambah guru ngaji fiktif 31 orang," bebernya.

Sutomo mengungkapkan, jika temuan setiap kecamatan dibulatkan 100 orang dan dikalikan 17 kecamatan, maka ketemu 1.700 guru ngaji dan guru Minggu yang fiktif, data ganda dan sebagainya. "Maka 1.700 dikalikan Rp 2 juta, kita temukan angka Rp 3,4 miliar," tegasnya.

Dengan angka Rp 3,4 miliar itu, lanjutnya, seharusnya ada potensi efisiensi anggaran oleh pemda.

"Kalau tidak dilakukan verifikasi di lapangan, maka temuan ini kami laporkan ke APH dan KPK. Anggarannya ini terlalu banyak yang tidak sesuai," kata Sutomo.

Dikatakan, guru ngaji dan guru Minggu yang menerima insentif itu, seluruhnya ada sekitar 4.857 orang  sesuai SK Bupati Situbondo.

"Jadi kalau yang kita evaluasi ketemu sebanyak 3.057 guru ngaji dan guru Minggu yang menerima insentif itu," tukasnya.

Pihaknya juga tidak paham apakah penerima insentif guru ngaji atau guru Minggu itu telah melalui  verifikasi di tingkat desa atau kecamatan.

"Semua data kami hasil survey lapangan dan mendatangi satu persatu penerima insentif itu," ungkapnya.

Sementara Ketua Komisi IV, M Faisol mengatakan ada pengaduan bahwa data-data penerima bantuan insentif guru ngaji dan Minggu tidak sesuai.

"Munculnya pengaduan itu berasal dari wilayah Barat, saya kira itu data dari langit. Karena ada mushala tetapi tidak ada santrinya yang terdaftar sebagai guru ngaji," kata Faisol.

Dengan temuan ini, kata politisi PPP ini, pihaknya berharap Dinas Pendidikan mengambil langkah karena juknisnya sangat lemah dan meminta pertanggungjawaban dari tim yang ada di desa. "Yang jelas data itu dari desa yang disetujui pemerintah desa," tegasnya.

Untuk anggaran guru ngaji dan guru Minggu, sambung Faisol, anggarannya melekat di Dinas Pendidikan dan bukan bagian  Kesejahteraan Rakyat (Kesra). "Awalnya di Kesra dan dilimpahkan ke Dinas Pendidikan," tukasnya.

Faisol menegaskan, pihaknya menyarankan agar segera dilakukan verifikasi faktual (verfal) pada penerima bantuan insentif guru ngaji dan guru Minggu itu. "Kami selaku pengawas kinerja OPD, menyarankan agar segera dilakukan verfal," tegasnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan, Ratna Koba Susanti mengatakan, pihaknya akan segera menjalankan rekomendasi DPRD untuk melakukan verfal dan merubah juknis penerima insentif guru ngaji dan guru Minggu. "Kalau kami akan menjalankan sesuai data yang diverifikasi tim desa itu," kata Ratna

Selain itu, kata Ratna, pihaknya akan memanggil seluruh tim verifikator yang ada di seluruh desa di Kabupaten Situbondo. "Tim verifikator tersebar di 136 desa dan kelurahan," jelasnya.  ****