Kapal Induk atau Pulau Terdepan?

Tidak hanya pembangunan kapal, biaya operasionalnya juga sangat tinggi, termasuk kebutuhan bahan bakar, pemeliharaan, dan kru yang dapat mencapai ribuan orang.

Kapal Induk versus Pulau Terdepan

Dengan potensi yang strategis di pulau-pulau terdepan di Indonesia, perlu untuk membandingkan antara kepemilikan kapal induk dengan pangkalan laut lepas.

Pengembangan kapal induk berimbas pada supremasi strategi pertahanan Indonesia sebagai kekuatan global, tidak lagi regional. 

Kepemilikan kapal induk dapat menjadi alat diplomasi dan kekuatan maritim yang fleksibel secara operasional, memungkinkan Indonesia untuk menampilkan kehadiran militernya di berbagai wilayah yang diiringi dengan mobilitas tinggi yang tidak dapat diungguli oleh pangkalan militer di daratan, mengingat kapal induk dapat berpindah dengan cepat sesuai kebutuhan operasi militer.

Kapal induk mampu mendukung operasi kemanusiaan, bantuan bencana, hingga operasi tempur jika diperlukan.

Meskipun demikian kepemilikan kapal induk mengandung implikasi yang patut dipertimbangkan ulang seperti biaya yang tinggi dari aspek pembangunan, pemeliharaan, maupun operasional kapal induk sangat mahal yang tentu bertentangan dengan kebijakan penghematan APBN Presiden Prabowo Subianto.

Kemudian perlu perubahan doktrin militer total mengingat kepemilikan kapal induk berarti perlu mewaspadai kerentanan sebagai target utama serangan pada konflik militer dan memerlukan armada pendukung yang besar.

Baca juga: Sosok Dr Arif Nur Muhammad Ansori, Peneliti Virus Unair yang Harumkan Nama Indonesia di ViBioM 2025

Selain itu, persoalan lain meliputi ketergantungan pada teknologi asing  yang bertumpu pada kerja sama dengan negara maju dalam pengadaan kapal induk dan teknologinya.

Adapun pembangunan pertahanan di pulau-pulau terdepan yang berhadapan dengan perairan internasional seperti Natuna, Sabang, dan Biak memberikan peluang bagi pengambil kebijakan pertahanan di Jakarta untuk mengirit biaya jika dibandingkan dengan membangun dan mengoperasikan kapal induk.

Selain itu, keberlanjutan pertahanan dapat terus diperkuat dengan sistem pertahanan udara, radar, dan sistem rudal anti-kapal secara mengangsur dengan jaminan daya tahan lebih kuat yang berbeda dengan kapal induk yang bisa tenggelam akibat serangan, pulau pertahanan lebih sulit untuk dihancurkan.

Meskipun terdapat tantangan pada strategi ini berupa mobilitas yang terbatas karena tidak dapat berpindah tempat, pasokan logistik ke pulau-pulau terdepan sering sulit terutama dalam situasi darurat, kemudian kerentanan cuaca dan geografi khususnya kerawanan terhadap badai dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi operasional militer. 

Perlu Pendekatan Adaptif dan Pengalokasian Anggaran yang Tepat

Melihat tantangan yang ada, pendekatan hibrid dapat menjadi solusi realistis bagi Indonesia dengan tetap mempertimbangkan pengadaan kombinasi kapal induk jenis Landing Helicopter Dock (LHD) atau Landing Platform Dock (LPD) serta penguatan pertahanan berbasis pulau terdepan.

LHD/LPD lebih sesuai untuk operasi pertahanan maritim Indonesia dibandingkan aircraft carrier besar milik negara blue water navy.