Kapal Induk atau Pulau Terdepan?

SURYA.co.id, SURABAYA - Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan maritimnya.

Dengan posisi strategis di peta maritim global dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang khatulistiwa dan mendeklarasikan Poros Maritim Dunia pada tahun 2014, Indonesia memerlukan pembaruan proyeksi strategi kekuatan laut yang solid untuk menghadapi ancaman seperti pelanggaran wilayah hingga sengketa perbatasan seperti di Laut Natuna Utara.

Kedatangan Charles de Gaulle yang berlabuh di Pelabuhan Lembar, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kepemilikan kapal induk untuk memperkuat angkatan laut menjadi blue water navy.

Pertimbangan KASAL Laksamana Mochammad Ali untuk memiliki kapal induk tentu tidak dapat serta merta dipandang karena “takut ketinggalan” mengingat konsekuensi strategis yang ada di baliknya.

Indonesia sendiri perlu mendefinisikan ulang yang dimaksud apakah Landing Helicopter Dock (LHD) atau Landing Platform Dock (LPD) yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan pertahanan negara kepulauan dan kebutuhan operasi pendaratan Marinir, atau justru aircraft carrier sebagaimana dioperasikan oleh negara-negara kekuatan maritim global.

Perdebatan ini menjadi relevan dalam konteks kebutuhan militer dan diplomasi Indonesia di masa depan.

Perlukah Indonesia Memiliki Kapal Induk?

Laporan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Juni hingga Oktober 2024 mencatat peningkatan aktivitas kapal penjaga pantai dan milisi maritim Tiongkok di Laut Natuna Utara, termasuk masuknya CCG 5402 yang membayangi kapal survei migas Geo Coral, memicu respons dari Bakamla dan TNI AL.

Selain itu, IUU Fishing oleh ratusan kapal Vietnam dan Tiongkok terus berlangsung, dengan modus mematikan AIS dan beroperasi di ZEE Indonesia, menyebabkan kerugian ekonomi bagi nelayan lokal yang hampir setara dengan total produksi perikanan Natuna senilai Rp3,1 triliun pada 2023.

Kapal riset Tiongkok seperti Bei Diao 996 juga terdeteksi melanggar jalur ALKI-I, menunjukkan bahwa pelanggaran maritim semakin kompleks. 

Dengan ancaman yang semakin nyata, proyeksi kekuatan TNI AL menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim nasional.

Baca juga: Psikolog Unair Surabaya Tekankan Pentingnya Pemetaan Minat dan Bakat untuk Tentukan Jurusan Kuliah

Sebagai perbandingan, negara adidaya Amerika Serikat memiliki 11 supercarrier, sementara Tiongkok dan India masing-masing mengoperasikan dua kapal induk berjenis Short Take-Off But Arrested Recovery (STOBAR).

Inggris memiliki dua kapal induk Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL), sedangkan Prancis dan Rusia masing-masing mengoperasikan satu kapal induk berukuran sedang. Jepang, Italia, dan Spanyol mengoperasikan kapal induk berukuran kecil yang mengoperasikan pesawat tempur maupun helikopter.

Mengembangkan dan mengoperasikan kapal induk tentu memerlukan anggaran yang tidak sedikit.

Sebagai gambaran, kapal induk kelas Gerald R. Ford milik AS menelan biaya hingga 13 miliar dolar AS, sementara kapal induk Shandong milik Tiongkok diperkirakan menelan biaya sekitar 9 miliar dolar AS.