Ikuti Efisiensi Anggaran Sesuai Instruksi Presiden, Bupati Sidoarjo Subandi: Sudah Terbitkan Edaran

Sejumlah anggaran mulai dipangkas oleh Pemkab Sidoarjo demi efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

Penulis: M Taufik | Editor: irwan sy
m taufik/surya.co.id
EFISIENSI ANGGARAN - Plt Bupati Sidoarjo Subandi saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribunnews Febby Mahendra di Kantor Bupati Sidoarjo, Selasa (11/2/2025). Bupati Sidoarjo terpilih itu menyatakan sudah menginstruksikan efisiensi anggaran ini ke para pejabatnya. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sejumlah anggaran mulai dipangkas oleh Pemkab Sidoarjo demi efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagaimana inpres yang ada, kami di Pemkab Sidoarjo juga melakukan efisiensi. Termasuk pengurangan dana perjalanan dinas, biaya FGD yang memanfaatkan hotel atau tempat biaya, serta beberapa kegiatan lain,” kata Plt Bupati Sidoarjo Subandi, Selasa (11/2/2025).

Bupati Sidoarjo terpilih itu juga sudah menginstruksikan efisiensi anggaran ini ke para pejabatnya.

Bahkan, Sekda Sidoarjo juga telah mengeluarkan surat edaran.

Dalam surat tentang tentang efisiensi anggaran yang ditujukan kepada kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Beberapa item yang disebut dalam efisiensi ini antara lain, efisiensi terhadap belanja seremonial, Focus Group Discussion (FGD) yang menggunakan sewa tempat atau hotel, menggunakan EO, dan sebagainya.

Kemudian perjalanan dinas dipotong hingga sebesar 50 persen, dan larangan melakukan studi banding.

Selain itu, anggaran belanja honorarium yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Perpres Nomor 33 tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional.

Kemudian ada juga pengurangan belanja percetakan, publikasi dan kajian.

Efisiensi anggaran itu tidak hanya berdampak pada kegiatan para pejabat di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

Tapi para anggota DPRD Sidoarjo juga merasakan.

Yang paling kentara adalah pengurangan perjalanan dinas sampai separo, dan pengurangan kegiatan FGD atau pertemuan-pertemuan yang menggunakan fasilitas berbayar.

“Kami tidak keberatan dengan adanya efisiensi. Namun titik mana saya yang harus dipangkas dan mana yang harus ditambah, tentu sebaiknya dibicarakan dulu oleh Banggar bersama Tim Anggaran Pemkab Sidoarjo,” kata Dhamroni Chudlori, anggota Banggar DPRD Sidoarjo.

Meski demikian, pihaknya tidak berkomentar banyak terkait hal ini.

Menurutnya, para pimpinan dewan yang seharusnya lebih layak untuk mengomentari itu, khususnya terkait SE yang dikeluarkan Sekda Sidoarjo.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved