Bukan Rubicon, Ini Mobil Kades Kohod yang Disorot saat Bareskrim Geledah Rumahnya Terkait Pagar Laut

"Kooordinasi bukan ke KKP, KKP hanya perizinan saja. Tapi ke ATR/BPN dan Pemda Tangerang. Kemudian nanti akan mengarah ke tipikor," tegasnya. 

"Mudah-mudahan ini bukan permen karet, sudah turun, sudah memeriksa. Betul-betul diperiksa, sampai jadi tindak pidana, ditangkap. Kemudian otaknya sampai diterbitkan pencekalan," katanya. 

Menurutnya, pemeriksaan Kades Kohod bisa jadi pintu masuk. 

"Tapi jangan Kades Kohod saja. Kades yang pasang pagar, orang BPN, orang pemda. Baru si pembeli. Kan anak perusahana Agung Sedayu, yakni Pak Aguan, dan pak Antoni Salim. Jangan hanya Kades Kohod yang akan menjadi korban," tegasnya.  

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengatakan, kalau saat ini kades Kohod tidak bisa dicari, maka tugas aparat penegak hukum untuk mencarinya.

Menurut Dede, Kades Kohod ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus ini.

"Telusuri sampai jelas siapa-siapa yang melakukan kesalahan prosedur, ditindak sesuai peraturan yang ada. Supaya isu tidak berkembang kesana kemari, agar jelas. 

"Saat ini kades tidak ada di tempat alias menghindar. Ini membuka peluang aparat penegak hukum untuk terus melakukan pencarian juga investigasi," tegasnya. 

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid pada Kamis (30/1/2025), Dede juga sempat menyinggung soal Kades Kohod. 

Awalnya, Dede menyinggung adanya benang merah dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan tersebut.

Ia menduga kuat ada usulan dari aparat desa setempat, terutama Desa Kohod, untuk penerbitan sertifikat.

Apalagi, kata Dede, Desa Kohod memiliki SHGB dan SHM paling banyak, hingga 263 bidang.

"Kalau saya perhatikan benang merah ini (kasus SHGB dan SHM), berasal dari usulan desa. Saat ini, Kepala Desa itu sudah dipanggil Kejaksaan, kalau saya tidak salah ya, terutama yang (Desa) Kohod."

"Agak unik ini, karena Desa Kohod ini hampir mayoritas 263 bidang, 390 hektar ada di situ. Pertanyaan saya yang terbesar adalah kenapa Desa Kohod? Kenapa harus di situ yang paling banyak?" kata Dede, Kamis, dikutip dari YouTube KompasTV.

Lantas, Dede menyinggung soal Kepala Desa Kohod yang kabarnya memiliki Rubicon.

Ia pun mengaku heran. Sebab, Dede dan rekan-rekannya yang merupakan anggota DPR, belum tentu bisa membeli mobil senilai miliaran tersebut.

"Bahkan, saya dengar katanya Kepala Desanya naik Rubicon, kami (DPR) aja belum tentu kebeli di sini," sindir Dede.

Atas hal itu, Dede menduga ada kongkalikong antara pengembang proyek diduga Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan aparat desa di wilayah-wilayah tertentu terkait penerbitan sertifikat dan pembangunan pagar laut.

"Jadi ini menandakan bahwa ada permainan antara pengembang atau pengusaha dengan wilayah-wilayah tertentu yang dimudahkan," pungkas dia.

Di bagian lain, warga bernama Heri membenarkan adanya rubicon milik Kades Kohod. 

Heri menyebut Arsin memilik Rubicon saat awal-awal menjabat sebagai Kades Kohod pada 2021 lalu.

Namun, dia mengatakan Rubicon milik Arsin itu tidak lagi tampak di rumah sang Kades sejak kasus pagar laut mencuat.

Selain Rubicon, Heri menduga empat motor yang juga dimiliki Arsin turut dijual.

"Isunya sih Rubicon-nya sudah dijual, terus motor-motornya sudah tidak ada, mungkin karena ada kasus begini takut diaudit KPK kali," ujarnya.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id