Hasto Kristiyanto Tersangka
Kekayaan Hakim Djuyamto yang Pimpin Sidang Praperadilan Hasto Kristiyanto Vs KPK, Totalnya Rp 2,9 M
Sosok hingga harta kekayaan Hakim Djuyamto jadi sorotan usai pimpin sidang praperadilan Hasto Kristiyanto Vs KPK, Rabu (5/2/2025).
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Putra Dewangga Candra Seta
F. HARTA LAINNYA Rp. 60.000.000
Sub Total Rp. 3.205.100.000
III. HUTANG Rp. 250.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.955.100.000
Diketahui, Djuyamto merupakan hakim tunggal yang memimpin sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu (5/2/2025).
Hakim Djuyamto sempat memberi peringatan atau warning kepada kedua pihak sebelum kuasa hukum Hasto Kristiyanto membacakan permohonan.
Menurut Djuyamto, para pihak dua duanya adalah para ahli hukum yang mengerti dan paham hukum, bahkan para pakar hukum.
"Mari kita jadikan sidang praperadilan ini menjadi perdebatan hukum yang berwibawa dan asyik, gak perlu ketegangan apapun.
"Ruang sidang disediakan untuk perdebatan hukum yang keren dan asik. Biar sama-sama mengajukan dalil dan pembuktian masing-masing," tegas Djuyamto sebelum mempersilakan kuasa hukum Hasto membacakan permohonan.
Sementara itu, dalam permohonannya, kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mempersoalkan pimpinan KPK yang baru dilantik sangat cepat menetapkan kliennya sebagai tersangka.
Adapun Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bersama eks kader PDI-P Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
“Bahwa keputusan pimpinan termohon sebagai pimpinan yang baru dilantik sangat cepat dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka karena pimpinan KPK 2024-2029 baru diserahterimakan pada tanggal 20 Desember 2024,” kata Ronny di ruang sidang, Rabu (5/2/2025).
Ronny mengatakan, hanya berselang tiga hari setelah serah terima jabatan dan resmi memimpin KPK, mereka langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang menetapkan Hasto sebagai tersangka.
Selain Sprindik, KPK juga langsung menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada 23 Desember 2024.
“Termohon dalam menerbitkan Sprindik dan SPDP terhadap pemohon dilakukan dalam waktu yang cepat dan singkat pasca pimpinan termohon mengucapkan sumpah jabatan,” ujar Ronny.
berita viral
Djuyamto
Hasto Kristiyanto
Sidang Praperadilan Hasto Vs KPK
Hasto Kristiyanto Tersangka
PN Jakarta Selatan
kekayaan
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Tangis Megawati Soekarnoputri Pecah Sambut Hasto di Kongres PDIP: Kebenaran Pasti Menang |
![]() |
---|
Hasto Dijadwalkan Temui Megawati di Bali, Agenda Pertama Usai Dapat Amnesti |
![]() |
---|
Hasto Kristiyanto Sumringah, Dapat Kabar Amnesti Saat Hendak Doa Bersama di Rutan |
![]() |
---|
Rekam Jejak Setyo Budiyanto, Ketua KPK yang Heran Hasto Kristiyanto Tak Terbukti Rintangi Penyidikan |
![]() |
---|
Hasto Kristiyanto Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara, Kasus Suap & Perintangan Penyidikan Harun Masiku |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.