6 Apartemen Puncak Group Surabaya Menunggak Pajak, Total Capai Belasan Miliar Rupiah

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Surabaya, 6 apartemen Puncak Group Surabaya menunggak pajak. 

Tercatat, ada total tunggakan pajak 2024 Rp 18,7 miliar. Sementara tanggungan PBB 2025, totalnya Rp 12,9 miliar.

6 apartemen Puncak Group Surabaya itu yakni Puncak CBD, Puncak MERR, Puncak Kertajaya, Puncak Dharma Husada, Puncak Bukit Golf dan Puncak Permai.

Salah Satunya, apartemen elit Puncak Bukit Golf di Surabaya Barat, tercatat masih menunggak pajak PBB hingga Rp 5 miliar.

Terhitung tanggungan pajak tahun ini sebesar Rp 2,8 miliar, dan tunggakan PBB 2024 sebesar Rp 2,2 miliar.

"Mereka nunggak pajak. Tunggakan ini wajib dibayar untuk kelangsungan pembangunan di Surabaya," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni saat mendatangi Apartemen Puncak Bukit Golf, Jumat (7/2/2025).

Pimpinan DPRD ini menggelar sidak bersama anggota Komisi A, Tubagus Lukman Amin dan anggota Komisi C, Ahmad Nurjayanto. 

Arif Fathoni menyayangkan apartemen dengan ribuan unit ini tidak taat pajak.

Mereka ditemui pimpinan Puncak Bukit Golf, Netty Lesmana dan sejumlah staf lain. 

Dalam pertemuan tersebut, Netty mengaku minta dibantu untuk menuntaskan kewajibannya dalam pelunasan pajak itu.

"Kami akan support pemkot untuk pelunasan pajak ini, tapi urusan pajak ini kami butuh tugas baku untuk menagih ke penghuni. Kami sebatas mengimbau," tutur Netty.

Netty mengatakan, pihak siap mendesak penghuni apartemen agar taat PBB, dengan memutus listrik jika tidak membayar. 

Dikatakannya, saat ini pihak apartemen merasa bahwa kewajiban pajak sudah menjadi tanggung jawab penghuni.

Arif Fathoni pun mendesak agar kepatuhan akan kewajiban pajak apartemen segera dilunasi. 

Menurutnya, jika belum terbentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun atau P3SRS, beban PBB bukan pada perorangan penghuni apartemen, tapi kewajiban pengembang. 

Sebab, P3SRS ini untuk mengatur dan mengelola ruang bersama dalam lingkup rumah susun atau apartemen. 

Misalnya, ada kepengurusan penghuni seperti RT RW dan pranata lainnya.

Untuk itu, Arif Fathoni mendesak agar pengembang apartemen ini segera menuntaskan kewajibannya sebagai wajib pajak. 

Jika pihak apartemen kerepotan, Cak Toni, sapaan Arif Fathoni, meminta Bapenda membuka unit layanan pembayaran PBB di dalam apartemen.

"Kami tidak ingin ada stiker nunggak pajak di apartemen ini. Mari sama-sama menuntaskan tanggung jawab bersama. Ribuan penghuni apartemen juga pakai jalan umum dan bikin macet. Mudah-mudahan dua minggu tunggakan bisa dituntaskan," harapnya.

Selain soal tunggakan pajak PBB, politisi Golkar itu juga mempertanyakan sertifikat laik fungsi (SLF). 

Bahkan, begitu tahu ada sidak DPRD, para penghuni apartemen di sana juga menagih soal dokumen kepemilikan apartemen yang saat ini belum beres. Penghuni juga menanyakan strata title.