Ikuti Instruksi Presiden Prabowo untuk Efisiensi Anggaran Daerah, Pemprov Jatim Sisir Program OPD

SURYA.co.id | SURABAYA - Kepala Bappeda Jatim, M Yasin, menegaskan bahwa saat ini Pemprov Jatim tengah menyisir anggaran di setiap OPD untuk melakukan efisiensi anggaran daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. 

Penyisiran anggaran dan program di OPD ini dilakukan untuk mengatur prioritas yang efektif dan efisien untuk sebesar-besar manfaat bagi masyarakat.

Yasin menegaskan sejak inpres tersebut diterbitkan pada 22 Januari 2025 dan Pemprov Jatim bersikap rensponsif.

Namun dalam melakukan efisiensi anggaran daerah dan program tentunya harus melalui proses yang cermat.

“Kita sedang menyisir anggaran masing-masing OPD sesuai Instruksi Presiden. Kita sedang mencermati urgensi masing-masing kegiatan yang ada di OPD. Setelah itu baru bisa kita ketahui berapa potensi anggaran yang bisa dilakukan efisiensi untuk dialihkan ke program yang mendukung Quick Wins/Praktek Terbaik Hasil Cepat Bp Presiden yang langsung berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat,” tutur Yasin, Senin (3/2/2025).

Sebagaimana diberitakan, ada tujuh poin instruksi Presiden Prabowo, dalam rangka efisiensi anggaran tersebut, salah satunya agar Kepala Daerah membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding, hingga seminar FGD.

Bahkan Pemda diminta untuk mengurangi perjalanan dinas sebesar 50 persen, termasuk membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran gaji.

Terkait hal ini, Pj Gubernur Adhy menegaskan bahwa Pemprov Jatim siap untuk melakukan efisiensi belanja daerah dengan difokuskan lebih untuk program strategis dan layanan masyarakat.

"Ya ini kan memang harus mengedepankan efisiensi saja, intinya apa yang menjadi instruksi pusat kami siap,” ujar Adhy. 

Lebih lanjut pria berkacamata ini menyebutkan bahwa efisiensi akan dilakukan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk kepentingan masyarakat, seperti pelayanan dan juga bantuan sosial.

“Strategi yang bisa kita lakukan adalah efisiensi anggaran atau dialihkan untuk pelayanan masyarakat, bantuan kepada masyarakat," katanya.

Sebagaimana diketahui, APBD Jatim 2025 telah disahkan dengan rincian belanja daerah tahun 2025 sebesar Rp 29.9 triliun. 

Dalam pengesahan APBD Jatim 2025 anggaran belanja Pemprov Jatim memberikan prioritas untuk pendidikan dengan pembiayaannya melebihi dari aturan yang berlaku yakni 20 persen.

Pemprov Jatim mengalokasi anggaran belanja pendidikan mencapai 32 persen. 

Prioritas berikutnya adalah bidang kesehatan.

Secara persentase, pembiayaan yang diberikan untuk kesehatan mencapai 19,4 persen dari total anggaran belanja Pemprov Jatim, sedangkan untuk Infrastruktur diplot sebesar 33 persen.