Selain Kades Kohod, Pria Ini Teriak Minta SHGB Pagar Laut Tangerang Tak Dibatalkan, Warga Bereaksi

SURYA.CO.ID - Selain Kepala Desa Kohod, Arsin, ternyata ada pria lagi yang mendukung adanya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) area pagar laut Tangerang. 

Pria yang belum diketahui identitasnya itu berteriak agar SHGB dan SHM itu dibatalkan oleh kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Hal itu terjadi saat Nusron berkunjung ke Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Jumat (24/1/2025).

Dikutip dari kompas.com. pria bercelana jeans, jaket hitam, dan topi, itu menemui Nusron Wahid usai sang menteri selesai sesi tanya jawab di Masjid Abdul Mu'in, Pakuhaji.

Di acara itu, Nusron yang mengenakan pakaian koko berwarna putih, celana, dan peci hitam, menjawab pertanyaan dari awak media mengenai pencabutan 50 sertifikat HGB dan HM. 

Di tengah sesi tanya jawab, pria ini tiba-tiba memohon kepada Nusron agar sertifikatnya tidak dibatalkan. 

Baca juga: Nasib Kades Kohod Usai Debat Pagar Laut Tangerang dengan Menteri ATR/BPN, Susno Duadji: Bisa Pidana

"Mohon jangan dibatalin pak," ujarnya sambil mencium dan menyalimi tangan Nusron. 

Mendapati tindakan tersebut, Nusron tampak bingung.

Namun, ia tidak menggubris permohonan itu dan segera meninggalkan masjid menuju kendaraannya.

Setelah itu, Nusron bersama tim pengawalannya meninggalkan lokasi. Kompas.com kemudian mencoba menghampiri pria tersebut untuk meminta penjelasan mengenai permintaannya kepada Nusron.

Namun, saat dihampiri, pria yang diduga berteriak kepada Nusron itu tidak mengakui permintaannya. 

Ia justru menghindar dengan menyalakan sepeda motornya, Honda PCX berwarna hitam, dan pergi dari masjid sambil menggerutu.

"Mana? Saya tidak ngomong batalin," kata pria tersebut dengan nada suara rendah.

Di bagian lain, sejumlah warga Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, justru berteriak agar Nusron membatalkan SHGB dan SHM di area tersebut.

Mereka yang datang secara berkerumunan itu meminta kepada pemerintah untuk membatalkan sertifikat milik PT Cahaya Intan Sentosa (CIS) dan PT Intan Agung Makmur (IAM).