Pemkot Surabaya Pinjam Rp 5,6 Triliun untuk Dana Alternatif Pembangunan, Cair Juni 2025

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya serius dalam menyiapkan sumber pendanaan alternatif untuk pembangunan. 

Saat ini, ada tiga lembaga yang tengah menjalin komunikasi terkait rencana pembiayaan tersebut.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atau Cak Eri telah menetapkan besaran nominal pinjaman, yakni Rp 5,6 triliun dengan tenor selama 5 tahun dan bunga tidak lebih dari 6 persen.

Tiga lembaga keuangan yang berpeluang akan masuk dalam kerja sama ini berasal dari BUMN dan BUMD. 

Yaitu, PT Sarana Multi Infrastruktur Persero (PT SMI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur, Bank Mandiri dan BUMD milik Jawa Timur, Bank Jatim.

Dengan menggandeng perusahaan milik negara, Cak Eri berharap ada keringanan bunga. 

"Prinsipnya, kami mencari bunga yang murah. Kalau sama-sama milik negara (BUMN/BUMD), masa sih bunganya tidak bisa diturunkan," katanya.

Cak Eri menargetkan, kerja sama tersebut bisa dicairkan pada pertengahan tahun ini. 

"Insya Allah sekitar bulan Mei atau Juni," tuturnya.

Hanya akan digunakan sebagai biaya pembangunan saja, pinjaman tersebut berada di luar pembebasan lahan. Karenanya, pencairan pinjaman akan disesuaikan dengan waktu pembangunan dimulai.

"Apabila ada proyek yang tahun ini baru pembebasan lahan dan baru dibangun tahun depan, maka anggaran tersebut akan cair tahun depan. Namun, prinsipnya besaran pinjaman akan mencapai Rp 5,6 triliun," jelas Cak Eri.

Selain menjajaki kerja sama dengan lembaga keuangan, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan DPRD Surabaya. Pembiayaan alternatif tersebut tak akan berjalan tanpa restu dari legislatif.

"Kami sampaikan, bahwa ketika membangun ada yang namanya infrastruktur, pembangunan SDM serta pembangunan prioritas Pemerintah Pusat yang ditetapkan Presiden," Cak Eri memaparkan.

Ia juga menjelaskan, bahwa ada berbagai infrastruktur yang mendesak untuk dikerjakan. Di antaranya, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Surabaya Selatan, Jalan Wiyung-Gresik, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) hingga saluran Diversi Gunung Sari.

Menurut Cak Eri, apabila hanya mengandalkan APBD Surabaya yang berkisar sekitar Rp 12 triliun, pembangunan di Surabaya tidak akanoptimal. Sebab, sebagian besar APBD Surabaya digunakan untuk belanja wajib.