Pemkot Surabaya Pinjam Rp 5,6 Triliun untuk Dana Alternatif Pembangunan, Cair Juni 2025

Sebagaimana diketahui, dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp 8,5 triliun digunakan untuk belanja wajib. 

"Ada belanja wajib seperti gaji pegawai, iuran BPJS Kesehatan masyarakat, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) dan sebagainya," bebernya.

"Di samping belanja wajib, masih ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan membutuhkan sekitar Rp 1,1 triliun. Anggaran ini kami ambilkan dari anggaran infrastruktur," imbuh Cak Eri.

Di sisi lain, pihaknya juga tidak serta merta mengurangi anggaran infrastruktur. Sebab, infrastruktur juga akan menggerakkan berbagai aspek sekaligus, di antaranya ekonomi.

"Misalnya, kalau pembangunan Jalan Wiyung bisa sampai di Gresik, maka di tepi jalan ini bisa juga menjadi tempat makan. Maka, akan ada pertumbuhan ekonomi di sana," tegas Cak Eri.

Dengan mendapatkan pembiayaan di awal, maka pada tahun berikutnya, pihaknya bisa fokus ke pembayaran pinjaman. 

Bersama DPRD, Cak Eri telah bersepakat bahwa pinjaman harus sudah lunas saat ia menjabat.

"Cukup lima tahun saja, sehingga ini tidak akan membebani wali kota selanjutnya. Harapannya, ekonomi bisa bergerak dahsyat dengan adanya berbagai infrastruktur tersebut," tandasnya.