Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Ponorogo Kang Wie, Siap Genjot Wisata Hingga Pertanian di Bumi Reog

SURYA.co.id, PONOROGO - Sosok Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno (Kang WIe) bukan sosok asing di Bumi Reog.

Kang Wie sudah menduduki kursi legislatif sejak tahun 2004.

Kini, politisi PKB itu menduduki pucuk pimpinan di Etan Alun-alun (sebutan lokasi DPRD Ponorogo).

Bagaimana cara Kang Wie bisa bergandeng erat dengan eksekutif hingga apa yang diperbuat untuk Ponorogo.

Sejumlah gebrakan sudah dilakukan, untuk mengetahui apa saja yang sudah dihasilkan oleh DPRD Ponorogo selama 4 bulan.

Simak wawancara ekseklusif Tribunjatim Network dengan Kang Wie, dipandu oleh Pimpinan Redaksi Tribunjatim Network dan Harian Surya.

SURYA: Ini kan baru ya. Baru 4 bulan dilantik. Bisa dijelaskan komposisi fraksi yang ada di DPRD Ponorogo?

Kang Wie: Iya terima kasih sebelumnya. Pagi jelang siang. Dari Tribunnews dan Harian Surya, kesempatan kali ini bertemu bersama-sama.

Terkait keberadaan DPRD Ponorogo, kami dilantik 1 September 2024 dan 4 bulan berjalan. Setelah dilantik hal-hal yang disiapkan DRPD Ponorogo, menyiapkan rambu-rambu atau tata tertib yang ada.

Alhamdulillah sudah berproses dan penetapan kita kirim ke Provinsi. Di tengah-tengah itu kita juga menyiapkan alat kelengkapan, di mana alat kelengkapan berangkat dari usulan partai melalui fraksi

DPRD ponorogo jumlah anggota 45 anggota, dengan fraksi komposisi 7 fraksi. Pertama adalah Fraksi Pkb 8 anggota.

Kemudian Fraksi PDI Perjuangan bersama mapan disingkat PDIPmaPAN bersama PAN maksudnya 7 anggota Pdi, PAN 3, jadi jumlahnya 10. Lalu fraksi Partai NasDem ada 7 anggota sama PDI Perjuangan, tetapi fraksi PDI Perjuangan ada gabungan.

Lalu fraksi Gerindra 6 anggota, Golkar 5 anggota, Demokrat 5 anggota sama-sama dengan Golkar.

Tetapi jumlah pemilihnya lebih banyak demokrat jadi penempatan waktu SK sempat ditanyakan selisih yang jelas sama-sama anggota 5.

Terakhir adalah fraksi Pembangunan keadilan sejahtera, yakni gabungan PPP 1 anggota dan PKS 3 anggota sehingga total 4 anggota.

Sesuai persyaratan membentuk fraksi sejumlah alat kelengkapan jadi 4 orang.

Setelahnya dibreakdown alat kelengkapan. Masing-masing fraksi mengirim anggota kepada alat kelengkapan.

Alat kelengkapan komisi pimpinan dprd banggar, badan musyawarah badan kehormatan bapemperda.

Sedangkan, komisi ada 4, yakni Komisi A Pemerintah, Komisi B Pertanian Keuangan, Komisi C Pembangunan, dan Komisi D Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat .

Fraksi ada 7, komisi badan dan yang paling atas adalah pimpinan 4.

Saya  selaku ketua. PDI Perjuangan wakil 1, Nasdem wakil 2 dan Gerindra wakil 3.

Wakil Ketua 1 PDI Perjuangan Evi Dwitasari, Wakil Ketua 2 dari Nasdem Pamuji, dan Wakil Ketua 3 Anik Suharto

SURYA: Berbagai kesempatan siap menjadikan DPRD Ponorogo lembaga yang transparan aspiratif responsif. Langkah konkrit apa saja yang akan dilakukan mewujudkan semangat itu?

Kang Wie: Tentunya ini sebuah lembaga dari DPRD ada profiling-nya, bagaimana memiliki tugas dan fungsi jelas.

Tugas dprd sebagai amanat dari uu no 23 tahun 2014 mempunyai tugas dan wewenang, satu adalah pembentukan perda (legislasi). Tugas ada beberapa hal, kita bertugas dalam rangka membahas APBD.

Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian kita mengwasi pelaksanaan APBD.

Juga pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kita usulkan. Memberikan pendapat pertimbangan kepala daerah, memberikan persetujuan rancangan kerja dan permintaan laporan kerja.

Ini tugas wewenang selama melakukan sesuai koridor itu tentu yang menjadi jawaban pertanyaan anda. Kemudian setelah ini tentunya kita peras lagi menjadi fungsi Legislasi, Pengawasan dan budget.

SURYA: Luar biasa ya baru empat bulan, sudah mengesahkan 2 raperda. Satu tentang Bumdes dan Kedua PKL. Dampaknya dua raperda berjalan. Apa yang diharapkan pelaksanaan raperda?

Kang Wie: Sebenarnya bukan barang baru. Perda Bumdes dan perda PKL ini adalah perda inisiatif kita yang merupakan produk 2024 dan dibahas 2024.

Sebelum melaksanakan pelantikan di periode 2024-2029. Disana kita membahas,  proses perda tidak hanya dibahas di DPRD.

Setelah selesai DPRD dan Eksekutif, diawali dengan naskah akademik. Kemudian dikirim ke provinsi mendapatkan fasilitasi.

Ini bedanya perda given atau perda rutin dengan perda lainnya. Seperti perda APB kita nahas bahas ditetapkan langsung dan dikirim untuk dapat fasilitasi dari gubernur.

Kalau Perda Bumdes dan PKL kita bahas, sebelum ditetapkan dikirimkan Gubernur melalui biro hukum. Di sana dibicarakan apakah sesuai aturan perundangan-undangan.

Bersama juga biro hukum provinsi dan kemenkumham jatim. Dikirim hasil Fasilitasi dikirim awal Januari, akhir Desember. Selesai periode lama dan masuk periode baru kita proses lagi bapemperda untuk ditindaklanjuti.

Alhamdulilah dari hasil fasilitasi, tanggal 13 Januari ditetapkan perda inisiatif menjadi perda bersama eksekutif tentang 2 raperda.

Perda pengaturan dan pemberdayaan PKL. Tidak sekedar mengatur PKL. Mungkin PKL berpikir kita akan diatur. Kita juga mengatur lebih tertib, lebih tertata rapi pedagang kita atur.

Juga ada pemberdayaan . Pemkab mempersiapkan tempat ditindaklanjuti perbup mana yang bisa digunakan PKL.

Hanya rambu- rambu didalam perda. Misal berjarak 10 meter jalan nasional, 7 meter jalan provinsi dan 5 meter jalan kabupaten. Jangan sampai di tempat yang ada rambu lalu lintas.

Membuat rambu-rambu perbup yang menyusun setelah PKL tertata rapi. Bagaimana PKL berdaya. Manakala membutuhkan pinjaman modal,memberikan pendidikan PKL.

Kita mempersiapkan pemkab tentang bantuan modal pendidikan-penriidkan dan pelatihan lain kerja sama dan komunikasi antar pemda beberapa hal yg menjadi perda PKL.

PKL bukan gusur atau menyingkirkan.

SURYA: Raperda inisiatif DPRD, berarti ada jaring aspirasi dengan teman PKL. Artinya sudah ada komunikasi dengan PKL?

Kang Woe: Masih ada sk akademik, Banyak melibatkan stakeholder. Kita mengundang PKL, perguruan ringgi. Berbagai masukan kita rangkum menjadi draft raperda menjadi inisiatif DPRD.

SURYA: Inisiatif dprd dan dengan cepat disetujui oleh eksekutif. Kelihatan hubungan dengan eksekutif baik dan kancar barangkali jadi contoh?

Kang Wie: Kira sederhana saja mikirnya, bahwa Pemda terdiri bupati dan jajaran dengan DPRD. Sebenarnya dwi tunggal

Bagaimana Pemda bisa berjalan. Ada komunikasi baik dalam rangka kepentingan pembangunan Ponorogo.

APBD 1 tahun. Membuat aturan yang ada. Kenapa begitu cepat? Sebenarnya bukan inisiatif saja. Perda oleh eksekutif juga sama-sama kita proses bareng.

Artinya ada kata sepakat Pemkab dan DPRD bagaimana menjalankan pembangunan dengan sebaiknya .Tidak bisa semaunya bupati maupun DPRD.

Berangkat dari itu satu kuncinya. Demi kepentingan ponorogo harus bisa sama-sama.

Kita sepakat, karena APBD minim membuat inovasi bagaiamana Ponorogo berjalan tanpa tergantung pusat. Apa yg menjadi pusat.

Misal DAU, DAU spesifik. Sangat-sangat terbatas rangka alokasi kegitan masyarakat z Ada keinginan bupati sampai akhir periode PAD  kita Rp 1 Triliun.

Sekarang PAD kita Rp 436 M. Masih jauh ya. Naik 5 tahun kedepan, peningkatan rata-rata hanya Rp 30 Miliar. Sangat tidak nyampek ke situ

Apa yang menjadi keinginan bupati. Membuat bagaimana PAD tambah. Dengan membuat lahan baru.

Misal di Sampung muncul Monumen Reog. Konon di atas  GWK. Setelah ada bangunan tanah situ dulu Rp 50 ribu per meter.

Bukan hanya 100 persen. Akan menjadi tempat wisata, dapat PAD. Nanti kita suport. Bagaimana Bupati punya terobosan.

Menarik dana dari pemerintah pusat. Kementerian PU, Pariwisata sangat memungkinkan apa yang PSN bagaimana menarik ke situ.

Kuncinya kalau kepentingan Ponorogo kenapa harus jaga diri harus bareng-bareng.

SURYA: Hubungan baik mulus antara DPRD dan Pemkab tak lepas sosok dibaliknya. Di DPRD Kang Wie dikenal masyarakat merakyat. Kang Giri, Bupati Sugiri Sancoko dikenal kreatif. Secara personal hubungannya kang Wie dan kang Giri bagaimana?

Kang Wie: Secara personal antara pak giri dengan saya pribadi, kalau lahir dari rahim sama. Beliau besar dan masuk organisasi NU hanya tingkatan berbeda.

Keinginan kayaknya sama, sehingga wah kebetulan beliau yang jadi. Tentu chemistry angsung nyambung. Konon ceritanya dekat dengan masyarakat dan ulama.

SURYA: Ke depan terobosan apa lagi yang jadi prioritas?

Kang Wie: Ada beberapa perda disiapkan. Program untuk penyusuan peraturan daerah 2025.

Sebelumnya saya punya pikiran sejak dilantik. Apakah secara kuantitas membuat banyak perda tetapi tidak efektif. Lebih baik kualitatif ada perda tetapi sangat efektif.

Bukan berarti menyiapakan bebeeapa perda. 2025 untuk inisiatif. Kami siapkan ada perda desa, pendidikan wawasan kebangsaan, muatan lokal, produk lokal.

Monumen Reog kita juga mempersiapkan.

Entah lewat inisiatif atau dengan Bupati dalam rangka menarik dana nanti kita buat sebuah perda yang bisa menaungi itu. Perlindungan kemajuan kebudayaan.

Itu nanti kita brakedown dengan teman-teman bsesuai komisi masing-masing. Inisiatif misal pendidikan wawasan kebudayaan. Akan pas  inisiatif Komisi A.

Produk lokal bagaimana PKL-PKL, ada monumen reog wisata lain muncul produk. Bagaimana produk lokal tidak dari produk lokal. Dalam rangka suport 1 T.

SURYA: Perkembangan Ponorogo, beberapa tahun memang bagus. Infrastruktur masyarakatnya fasilitas. Barangkali ada evaluasi. Sektor sudah memang bagus. Sektor yang masih digenjot?

Kang Wie: Ponorogo berbicara petani. Sektor utama pertanian. Harus kita perkuat lagi. Ini lumbung pangan kita.

Pemerintah pusat ada kebijakan yang sudah berjalan makan bergizi gratis. Kita sudah siap dengan produk pertanian kita.

Juga wisata, retribusi hanya tambahan. Tentunya digenjot bareng kunci utama pertanian.

Sektor on the track. Pertanian pupuk langka. Pertanian pengairannya. Pertanian nilai jual tidak sesuai dengan apa yang disiapkan.

Perlu ada komunikasi aktif. Kalau ngmng pupuk sudah menjadi kebijkan pemerintah pusat.

Kemarin kita mengundang PPL. PPL ada 150 an di Ponorogo. Kenapa Pertanian kita pupuk langka. Mereka juga bagaimana menghitung sebenarnya.

Salah satu mereka akan menghitung e rdkk di masing-masing wilayah. Apakah benar-benar sesuai dengan diusulkan.

Apakah Lahan Pertanian yang di luar kepentingan pertanian. Di pekarangan Perhutani seharusnya tidak dapat masuk ke sana, sehingga ngomong pupuk langka atau telat pemerintah pusat pun sudah mempersiapkan pupuk.

Kemudian lebih-lebih ada aturan tata niaga pupuk. Kita tidak kaget meski pun juknis belum sampai.

Pertanian bagaimana perairan lancar. Menyiapkan sumur-sumur dalam. Wisata aman. Pertanian aman.

Kegiatan masyarakat infrastruktur jalan dengan PAD Rp 1 T kita aman sangat tidak tergantung pemerintah pusat. APBD 2,3. Kalau PAD Rp 1 T separuhnya.

SURYA: Bagaimana fasilitas kesehatan RSUD dr Harjono?

Kng Wie: Setelah RSUD dr Harjono. Yang baru itu namanya Hospitel Bantarangin. Swasta ada aisyiyah Darmayu.

Kenapa ini menjadi terbaik karena BLUD. Anggaran-anggaran kesitu. Ini di Ponorogo RSUD dr Harjono spesialis kulit. Sementara lokasi di dalam.

Sudah ngomong bupati. Ibu-ibuda muda perawatan kecantikan rata-rata tidak di RS.

RS bukan tempat sakit. Juga sehat juga mempercantik disitu, spesialis kulit di sini.

SURYA: Proyek pemerintah pusat seperrti makan bergizi gratis. Proyek-proyek pemerintah pusat lain. Bagaimana agar sinkron?

Kang Wie: Makan bergizi gratis salah satu program pemerintah dan sudah ada percobaan.

Yang jelas pemerintah pusat, Prabowo-Gibran. Menteri berbeda dengan kabinet Indonesia Bersatu. Menteri merah putih itu ada  menteri perumahan rakyat, menteri jumlahnya juga banyak.

Di bawah biar sinkron. Kita siapkan, memecahkan  SOTK. PU pekerjaan umum dan dinas Pemukiman dan perumahan rakyat. Ada pendapatan sendiri. Ada dinas pendapatan sendiri.

Dalam rangka mengikuti tingkat pusat. Dari daerah dinas berkoordinasi tidak salah alamat.

Program makan siang gratis. Ada ketentuan.

Sementara Pemkab, bagaimana bisa memberikan untuk menyertakan anggaran ke makan bergizi gratis, belum wajib.

Karena program pusat. Ada kebijakan lain mengatur fiskal. APBD 2025 sesuai Kmk 2024.

Sekitar 40 persen infrastruktur, maksimal 30 persen belanja pegawai. Kesehatan juga gitu pendidikan juga gitu.

Juga kami siapkan makan bergizi gratis, kita menyesuaikan belum PPPK ini sangat menyulitkan pikiran kita. Kita suport makan bergizi gratis.

SURYA: Apakah tugas dewan itu enak?

Kang Wie: Enak lah, 2004 sampai sekarang,  kalau gak saya tidak mencalonkan. Bukan waktu yang pendek. Karena menjalankan senang dan enjoy.

SURYA: Mungkin bisa dijelaskan masih menjadi  hukum menjadi momok. Punya pendapat bagaimana cara selamat sampai akhir?

Kang Wie: Yang penting displin apapun, displin waktu. Bukan hak nya jangan ambil. Berjalan fungsi penganggaran, pengawasan.

Dijalankan, insyallah lepas dari jeratan hukum. Mengemban amanah dengan sebaik-baiknya.

Niatan memperjuangkan kepentingan masyarakat bisa berjalan sampai selesai periode.

SURYA: Sosok lebih rinci Kang Wie, meniti karir sehingga terjun dunia politik.

Kang Wie: Pribadi pikiran awal tidak ada niatan legislatif tidak ada cita-cita. Begitu sekolah, di SDN Ronowijayan, SMP Maarif, SMAN 2 Ponorogo yang satu altemater wartawan tribun.

Saya sekolah masih kategori keluarga menengah ke bawah. Begitu saya SMA bagaimana begitu lulus sekolah saya dapat kerjaan.

Ketika itu ada Harian Surya di situ, dulu ada iklan lowongan kerja di Harian Surya. Saya situ pokokke aku nyales. Ke toko-toko, rumah-rumah. Melihat suasana kelurga menengah ke bawah.

Ternyata tuhan takdir lain. Lulus Sma 2, sambil kuliah dan bekerja: Sambil kerja dan ikut kakak di Ngawi, S2 di Kediri.

S1 begitu kuliah kita berhenti. Masuk organisasi IPNU dan Anshor. Sma juga aktif di pramuka kuncinya itu.

Ternyata dengan organisasi bukan terpanggil. 1998 reformasi Anshor waktu mendirikan NU dan PKB apakah pas saya masuk di situ.

Begitu setelah dari anshor. Masuk PKB jadi sekretaris DPC PKB. Saya istiqomah PKB. Masuk 2002. Menjadi anggota DPRD 2004.

Maunya saya naik kelas 2014 ke DPRD provinsi alhamdulillah 40 ribu. Yang kadi 45 ribu. Selisih 5 ribu. Waktu itu 100 kursi. Begitu berikutnya sudah 120 kursi.2019 kembali ke DPRD Kabupaten.