Disnakkan Bondowoso Terkendala Peralatan Untuk Vaksinasi PMK, DPRD Beri Opsi Penggunaan BTT

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Dinas Pertanian dan Peternakan (Disnakkan) Bondowoso mulai menerima pasokan vaksin untuk penyakit mulut dan kuku (PMK) sebanyak 3.525 dosis.

Menurut Plt Kepala Disnakkan, Hendri Widotono, vaksin PMK ini didapat dari pemerintah pusat melalui Pemprov Jatim. "Sebanyak 3.525 dosis," kata Hendri kepada SURYA, Kamis (16/1/2025).

Hendri menegaskan, jumlah vaksin PMK yang diterima pada tahap pertama ini memang masih sedikit. Namun diperkirakan masih akan datang lagi bantuan vaksin PMK meski belum diketahui pasti waktu dan dosisnya.

Ditambahkan Hendri, pihaknya mengajukan bantuan vaksin PMK dengan jumlah 2/3 dari total populasi sapi di Bondowoso. 

Disnakkan hanya menerima dosis vaksin saja tanpa bantuan untuk alat pelindung diri (APD), biaya peralatan, atau pun maintenance.

Artinya, Disnakkan masih belum bisa menggunakan bantuan dosis vaksin ini. Karena selain peralatannya belum ada, pihaknya belum menganggarkan untuk peralatan. "Ini masih kita rapatkan dengan teman-teman Disnakkan," tambahnya.

Namun begitu, pihaknya tetap menargetkan akan melakukan penyuntikan vaksin secepatnya. Dengan menyasar khusus kawasan yang memiliki kasus PMK tinggi. Seperti Kecamatan Cermee, Prajekan, Botolinggo, dan Maesan.

Disinggung penutupan pasar hewan, kata Hendri, menjadi kewenangan petugas otoritas veteriner. Namun juga harus melihat kasus dan tingkat kematian hewan, karena baru ada tiga kasus kematian.

Namun begitu, pihaknya akan membatasi ternak dari luar masuk ke Bondowoso melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan, Diskoperindag. "Ada penyekatan sebagai upaya preventif," ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Bondowoso, Kukuh Rahardjo bersama anggota komisinya melakukan kunjungan kerja ke Disnakkan, Kamis (16/1/2025). Menurutnya, salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kasus PMK di Bondowoso.

Karena Disnakkan Bondowoso sudah menerima vaksin PMK namun tanpa ada bantuan peralatan dan sejenisnya. "Kita mencari solusi. Tinggal bagaimana bisa melaksanakan vaksinasi dulu," kata Kukuh.

Ia pun menyebut penggunaan belanja tidak terduga (BTT) bisa menjadi opsi. Namun yang diutamakan yakni mencoba memaksimalkan di tingkat dinas dalam pengadaan penggunaan peralatan vaksinasi. "Di level kebijakan, kita dorong untuk bisa divaksinkan itu," terangnya.

Di lain sisi, DPRD mendorong Disnakkan juga mensosialisasikan lebih masif tentang PMK ini. Mulai dari daging sapi yang ternyata bisa tetap dikonsumsi meski terkena PMK namun sesuai dengan petunjuk Disnakkan. "Agar masyarakat tak panik, dan bisa mengkonsumsi daging dengan tenang," pungkasnya.

Saat ini kasus PMK di Bondowoso sudah bertambah menjadi 199, dengan tiga kasus kematian.  Sementara data dari Disnakkan hingga akhir 2024, total populasi sapi di Bondowoso mencapai 175.368 ekor. Dari jumlah itu yang telah tervaksin PMK yakni 90.149 ekor atau 62,18 persen. ****