Ratusan Petugas Satpol PP Sidoarjo Berharap Diangkat, Sudah Belasan Tahun Mengabdi

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Ratusan petugas Satpol PP di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), ternyata berstatus non-ASN (Aparatur Sipil Negara). 

Padahal, mereka sudah bertugas tahun-tahunan. Bahkan, ada yang sampai belasan tahun. 

Terhitung ada sebanyak 241 petugas Satpol PP Sidoarjo yang masih berstatus pegawai non-ASN. Mereka berharap ada pengangkatan atau mendapat prioritas untuk masuk dalam seleksi PPPK. 

Hal itu terungkap, saat mereka bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono dan Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian (BKD) Sidoarjo Farida Puspitasari, Jumat (10/1/2025). 

“Saya sudah 12 tahun di sini (menjadi petugas Satpol PP) tapi belum ada kepastian status. Tentu saya sangat berharap bisa ada pengangkatan,” kata M Budi, petugas Satpol PP Sidoarjo. 

Hal serupa disampaikan beberapa petugas lainnya. Termasuk Alfian dan beberapa rekannya yang sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi masih berstatus non-ASN. 

Mereka mengaku sudah sempat mengikuti seleksi PPPK di BKN, tapi mereka hanya mendapat hasil R3, artinya Peserta Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang terdata.

Budi, Alfian dan para petugas itu pun sangat berharap kepada pimpinan daerah untuk memberikan perhatian terhadap petugas Satpol PP yang sudah belasan tahun mengabdi dan bekerja siang malam. 

“Kami berharap ada perhatian dari pimpinan daerah. Kami yang setiap hari bekerja di lapangan, dari pagi sampai sore, lembur, kadang jam kerja sampai malam juga, tolong nasib kami diperhatikan,” harap mereka. 

Jumlah total pegawai non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo sekarang ini, ada sekitar 7.000 orang. Itu termasuk para petugas Satpol PP. 

Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Badan Kepegawaian (BKD) Sidoarjo Farida Puspitasari menjelaskan, kuota PPPK di tahun 2024 sebanyak 1.165 formasi. Rinciannya terdiri dari 400 tenaga kesehatan, 400 guru dan 365 tenaga teknis.

Pendaftar PPPK Sidoarjo, untuk tes tahap II ada sekitar 3.450-an orang dan sudah ditutup pada 7 Januari lalu. Mereka yang tidak bisa mendaftar tahap I, boleh mendaftar tahap II. 

“Mereka yang tidak lulus PPPK atau belum bisa ikut tes, tetap akan dikontrak seperti sebelumnya,” kata Farida. 

Tapi untuk tahun 2025, disebutnya bahwa sejauh ini belum ada informasi terkait kuota PPPK. 

Sementara, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Warih Andono berharap ada tambahan kuota untuk non-ASN Pemkab Sidoarjo. 

Warih bakal berjuang dan melobi Menpan RB supaya bisa mengakomodir pegawai Non-ASN yang masih tersisa 6.000-an orang itu. 

“Meskipun nanti dilakukan secara bertahap, namun sisa 6000-an pegawai non-ASN ini bisa tercover menjadi PPPK semuanya,” harapnya. 

Politisi senior Partai Golkar itu juga menyarankan, agar BKD Sidoarjo mengusulkan semua pegawai non-ASN untuk bisa ikut seleksi formasi CPNS ataupun PPPK. 

“Ketika sudah diusulkan kepada bupati, nanti tugas kami di DPRD yang akan mengawal, karena kasihan mereka sudah bekerja belasan tahun tapi statusnya masih belum jelas,” ujar Warih Andono. 

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID