Kepada DPR RI dan DPRD Jatim, Pemkab Ponorogo Ajukan Bantuan Rp 8,1 M Untuk Tuntaskan Banjir

SURYA.CO.ID, PONOROGO - Pekerjaan Rumah (PR) Pemkab Ponorogo untuk menuntaskan banjir masih menunggu kekuatan anggaran.

Di antaranya untuk perbaikan sedikitnya 9 tanggul yang jebol agar banjir tidak kembali menggenangi wilayah Kabupaten Ponorogo.

Kerusakan akibat banjir ini memang membuat DPRD Jatim dan DPR RI turun gunung untuk mengevaluasi rencana perbaikan kerusakan akibat banjir di Ponorogo. Mereka menggelar rapat kerja bersama Pemkab Ponorogo, Kamis (9/1/2025).

Pemkab Ponorogo mengajukan perbaikan tanggul di 9 titik lokasi banjir. Dana yang diperlukan tidak sedikit, ada sekitar Rp 8,1 miliar.

Rinciannya adalah Rp 900 juta untuk memasang bronjong tanggul Sungai Dusun Jogowangsan, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit.

Kemudian Rp 3,1 miliar untuk memasang 5 titik bronjong tanggul Sungai Kalisono, Desa Grogol, Kecamatan Sawoo. Lalu Rp 1,5 miliar bronjong tanggul anak Sungai Keyang, di Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo.

Ditambah Rp 1 miliar untuk pemasangan bronjong tanggul Sungai Sekayu, Desa Gandukepuh, Kecamatan Sukorejo.

Dan Rp 1,5 miliar untuk bronjong tanggul Sungai Dusun di Doplang Desa Bajang, Kecamatan Balong. Terakhir Rp 100 juta untuk sewa alat berat dan operasional.

Dana miliaran itu diusulkan ke anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jatim awal tahun ini.

"Ada beberapa titik yg dipaparkan Kepala Bappeda dengan total Rp 8,1 miliar yang dibutuhkan untuk penanganan akibat kerusakan dampak banjir di Ponorogo jangka pendek,” ungkap ketua Komisi DPRD Provinsi Jatim, Abdul Halim, Kamis (9/1/2025),

Kemudian digelar rapat secara komprehensif, dihadiri DPR RI dapil Ponorogo, Ali Mufti. Juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.

“Ini tidak hanya menyelesaikan persoalan kerusakan infrastruktur akibat banjir secara sporadis, tetapi juga mencari solusi selain jangka pendek serta jangka panjang untuk penyelesaian banjir di Ponorogo,” tegasnya.

Menurut Halim, ada 9 titik perbaikan yang jumlah anggarannya Rp 8,1 miliar yang harus dicover oleh APBD Jatim dan memang ada di dalam nomenklatur di BTT provinsi. 

“Alokasi ini yang domain provinsi, dan ketika ini disepakati, sama-sama kita dorong dari komisi D bidang pembangunan, untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran itu. Sehingga dalam jangka pendek persoalan kerusakan infrastruktur di Ponorogo bisa diselesaikan,” tambahnya.

Anggota DPR RI Komisi V, Ali Mufti mengaku bahwa problem banjir itu persoalan bersama dan masyarakat Indonesia, tidak hanya Ponorogo. 

Salah satunya, pihaknya mendorong pembangunan embung sebagai penahan sementara air hujan.

Embung juga berfungsi menampung antrean aliran sungai agar tidak meluap.  “Jadi kami berharap dengan skenario itu, maka banjir bisa semakin diminimalisir,” pungkasnya. *****