Ujian Nasional Memotivasi Semangat Berkompetisi Siswa Surabaya, Diusulkan Jadi Syarat PPDB Zonasi

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Pemkot Surabaya mendukung pelaksanaan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai sistem evaluasi pendidikan tahun 2025.

Tidak hanya sebagai evaluasi pembelajaran, UN juga akan diusulkan menjadi syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menilai wacana pemberlakuan UN akan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat. 

"Sebenarnya ketika ada pembelajaran itu pasti ada UN-nya, agar kita bisa tahu nilai berapa yang didapatkan siswa," kata Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (5/1/2024).

UN pernah menjadi salah satu syarat untuk mendaftar di sekolah. Semakin baik nilai UN, maka peluang siswa yang bersangkutan untuk diterima di sekolah tujuan pun semakin besar.

Apabila hal ini diterapkan kembali, Wali Kota Eri menilai akan ada semangat kompetitif di antara siswa. "Sehingga ketika siswa itu mendapatkan nilai, ada penghargaan yang siswa dapatkan," kata Cak Eri.

"Misalnya, bisa bersaing masuk ke sekolah yang diinginkan. Itu salah satu faktor yang mungkin bisa digunakan untuk menjadi salah satu bagian dari jalur PPDB zonasi,” kata Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Unair ini.

Selama ini, zonasi hanya menggunakan jarak sebagai pembanding untuk bisa diterima di sekolah. Dengan menambahkan unsur nilai UN, maka semangat belajar siswa akan meningkat.

Sistem zonasi saat ini tidak mempertimbangkan nilai untuk bisa masuk ke sekolah. "Dengan UN, saya berharap anak-anak semakin gelem sinau (gemar belajar)," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

"Kalau UN nggak onok, wis pokoke omahe cidek sekolah dadi sinaune rodok males-males titik lah (kalau UN nggak ada, sudah pokoknya sekolahnya dekat rumah belajarnya jadi agak malas). Kalau dengan begini (ada UN) kan mereka ada rasa ingin belajar,” tegasnya.

Dengan membangkitkan semangat belajar para siswa-siswi di Kota Surabaya ke depannya, pihaknya mendukung kembali pelaksanaan UN.

“Apapun itu kita mendukung UN, asalkan bisa bangkitkan semangat belajar, dan tidak meremehkan," ia menambahkan.

"Meskipun UN nantinya dihitung berapa persen sebagai syarat kelulusan, tetapi anak akan ada keinginan belajar. Kalau sekarang kan enggak, asalkan dekat dengan rumah bisa masuk ke sekolah, nah ini harus dihilangkan," paparnya,

"Jadi dekat dengan rumah tapi bagaimana siswa belajarnya juga bisa bermanfaat untuk mendapatkan nilai yang baik,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Sebelumnya, rencana pemberlakuan kembali UN disampaikan oleh pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan konsep penerapan kembali UN.