Anggota DPR RI Novita Hardini Tolak Kenaikkan PPN 12 Persen untuk Sekolah Internasional

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Anggota DPR RI, Novita Hardini menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen oleh pemerintah terhadap sekolah berstandar internasional.

Ia menilai, kebijakan tersebut menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan berpotensi membawa dampak jangka panjang yang merugikan.

Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI tersebut, sekolah berstandar internasional adalah sarana pendidikan berstandar global yang dapat menjadi tolok ukur sekaligus motivasi bagi sekolah nasional untuk meningkatkan kualitas dalam aspek pembelajaran, budaya sekolah, kurikulum, moral dan etika murid serta keterampilan tenaga pengajar.  

Novita menambahkan, orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah internasional tidak melulu dari kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Namun, mereka sadar pentingnya pendidikan sehingga memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya meskipun dengan berbagai keterbatasan yang ada.

"Tidak semua siswa di sekolah internasional berasal dari keluarga kaya. Banyak orang tua yang rela bekerja lebih keras atau menggeser kebutuhan lainnya demi prioritas membiayai pendidikan anak," kata Novita pada Rabu (18/12/2024).

Jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan, maka akan memperlebar jurang akses pendidikan berkualitas di dalam negeri.

Hal yang ditakutkan adalah biaya pendidikan sekolah berstandar internasional akan semakin sulit dijangkau, karena biaya operasional sekolah juga akan melonjak.

"Beban biaya operasional sekolah Meningkat. Sekolah internasional sangat bergantung pada sumber daya global. Seperti teknologi terbarukan, kurikulum global dan dengan didukung infrastruktur memadai," ucap Novita.

Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim) tersebut menilai sekolah Internasional adalah media untuk memahami struktur dan pola pikir dengan wawasan global.

Salah satu tolok ukurnya adalah alumni sekolah internasional yang memiliki akses berkarier dan bernetworking ke seluruh penjuru dunia dengan mudah. 

"Jika PPN 12 persen di bebankan kepada sekolah internasional, maka ini menjadi beban yang akan dirasakan langsung oleh para orang tua yang tidak semuanya berasal dari keluarga kaya" ucap legislator dari Dapil VII Jawa Timur tersebut.

Kenaikan biaya pendidikan tersebut, juga akan menurunkan minat calon siswa sehingga sekolah internasional berisiko kehilangan calon siswa. 

Orang tua yang merasa terbebani akan memilih alternatif lain, yang dapat berdampak pada reputasi sekolah dan keberlanjutan investasi asing di bidang pendidikan di masa depan.  

"Sekolah bisa kehilangan siswa, dan investor pun akan menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlangsungan operasionalnya," tambahnya.  

Untuk itu, Novita mendesak pemerintah agar mempertimbangkan ulang kebijakan ini demi masa depan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan. 

“Kita harus berpikir jangka panjang. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat pendidikan berkualitas semakin tidak terjangkau dan menghambat peningkatan mutu pendidikan nasional,” tegas Novita.  

Saat ini, terdapat 198 sekolah internasional yang tersebar di seluruh Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai destinasi utama sekolah berstandar internasional di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data ISC Research, jumlah ini mengungguli Thailand (192), Malaysia (187), Singapura (119) dan Vietnam (118).  

Seiring dengan pertumbuhan jumlah sekolah, pendaftaran siswa juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 67.000 siswa pada 2023 menjadi 72.000 siswa pada 2024.  

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID

Kami mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Channel Harian Surya. Melalui Channel Whatsapp ini, Harian Surya akan mengirimkan rekomendasi bacaan menarik Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Persebaya dari seluruh daerah di Jawa Timur. Klik di sini untuk untuk bergabung