Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah Sebut PPDB 2025 Jalur Zonasi Sebaiknya Dikurangi Kuotanya

Laila Mufidah mendesak agar pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2025/2026 mendatang agar lebih fair dan berkeadilan, agar tidak terjadi lagi praktik manipulatif dalam Jalur Zonasi hingga memindahkan KK calon siswa.

Menurut Laila, PPDB adalah kompetisi.

Politisi PKB ini lebih sepakat jika dalam kompetisi mencari sekolah adalah dengan mempertimbangkan prestasi.

Ini harus menjadi pertimbangan utama.

"Untuk teknisnya, kami serahkan ke Kementerian. Bisa saja kuota jalur Zonasi yang dikurangi. Sementara jalur Prestasi, kuotanya lebih banyak. Tidak seperti sekarang, kuota Zonasi 50 persen," kata Laila.

Dengan kuota jalur Zonasi 50 persen, semua berebut dengan hanya menggantungkan pada jarak rumah.

Siswa dan orang tua tidak terdorong untuk mau berprestasi.

Mereka merasa aman saat hendak melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi karena dekat sekolah.

Lebih Fair
Memang untuk calon siswa baru ada kuota jalur Prestasi, yakni 30 persen.

Namun menurut Laila, kuota ini belum berkeadilan.

Sebab mereka tetap dilakukan dengan meteran rumah saat siswa berprestasi itu milih jalur zonasi.

Jalur Prestasi sendiri dengan kuota 30 persen ini terdiri atas 15 persen prestasi akademik berupa nilai rapor.

Sisanya 12 persen untuk peraih prestasi non-akademik, bisa lomba, pertandingan, atau seni.

Sisanya, kuota 3 persen di Surabaya untuk prestasi penghafal kitab suci.

Selain jalur Zonasi dan Prestasi, selebihnya adalah jalur Afirmasi (siswa Gakin dan Inklusi) 15 persen, dan jalur Perpindahan Tugas Orang Tua 5 persen.

Sebenarnya total jalur itu sudah baik.

Hanya untuk jalur Zonasi yang mutlak karena radius harus dipangkas.

"Mempertimbangkan prestasi dan nilai akademik siswa itu lebih fair dan berkeadilan. Memang mau dengan takaran apalagi kalau bukan dengan nilai ini. Jadi, siswa terdorong untuk makin berkompetisi mencari sekolah terbaik," kata Laila yang mantan guru PAUD ini.