Bawaslu Jatim Sebut Ada Coblosan Ulang Pilkada 2024 di 5 Daerah di Jawa Timur

Menurut Eka, rekomendasi PSU itu telah berdasarkan mekanisme.

Sebagaimana ketentuan di Pasal 112 UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada, PSU itu bisa digelar jika memenuhi salah satu dari lima hal.

Pertama, jika ada pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua, jika petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan.

Ketiga, jika petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Keempat, jika lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Kelima, jika seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Eka menjelaskan, dari hasil telaah yang dilakukan Bawaslu, rekomendasi PSU di sejumlah daerah di Jawa Timur itu mayoritas karena pemilih tambahan yang sebetulnya tidak memenuhi syarat namun diberi kesempatan untuk mencoblos.

"Untuk yang Bondowoso, terjadi karena pemilih yang sudah meninggal tapi dicobloskan oleh orang lain. Dan ada juga yang menjadi TKI di luar negeri tapi dicobloskan oleh orang lain. Itu jelas PSU," terang Eka.