Gelagat Kapolrestabes Semarang di Kasus Polisi Tembak Mati Pelajar, Bikin Jengkel Ketua Komisi III

Meski begitu, pihaknya bakal menelusuri informasi tersebut dengan mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai SOP yang ada di Komnas HAM.

"(tidak dilihatkan) karena itu untuk kebutuhan kepolisian jadi kami tidak bisa mengomentari itu," ungkapnya.

 Selama di semarang, Uli menuturkan telah meminta keterangan 14 saksi.

Termasuk saksi yang berada di sekitaran lokasi penembakan.

"Tinjauan ke lapangan untuk memastikan temuan-temuan kami. Dan memastikan fakta-faktanya yang ada,"

"Kami berada di Semarang untuk mendatangi para keluarga korban, saksi kunci dan para saksi lainnya yang bersedia memberikan keterangan," katanya.

Komnas HAM juga meminta polisi untuk lebih transparan dalam penanganan kasus ini.

Ia juga menyebut, penanganan tawuran bukan dengan menembak.

"Penanganan kasus tawuran sudah seharusnya menggunakan tindakan humanis (bukan ditembak)," ungkapnya.

Sebelumnya, Komnas HAM ikut memberikan atensi pada kasus penembakan yang dilakukan oleh Aipda RZ (38), anggota Satres Narkoba Polres Semarang.

Diketahui, dari penembakan tersebut satu orang siswa SMKN 4 Semarang, GRO (17) meninggal dunia karena luka tembak di tangan dan dada.

Penembakan ini terjadi di Jl Candi Penataran Raya, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/11/2024) dini hari.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro pun meminta polisi untuk memastikan penanganan dilakukan secara humanis.

"Kami meminta polisi khususnya Polrestabes Semarang agar memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis," ujarnya, dikutip dari TribunJateng.com.

Ia juga meminta polisi untuk transparan dan adil dalam menegakkan hukum.

"Kami juga minta adanya perlindungan saksi dan korban," imbuh Atnike.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Tanpa Peringatan Aipda Robig Tembak Mati GRO Pelajar SMKN 4 Semarang: Tindakan Berlebihan