Sikap Bupati Konawe Selatan Usai Guru Supriyani Divonis Bebas Bikin Dedi Mulyadi Heran, Kok Gak Ada?

SURYA.CO.ID - Sikap Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga setelah guru Supriyani divonis bebas Pengadilan Negeri Andoolo, membuat heran tokoh Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi bahkan sampai tertawa saat mengetahui sikap Surunuddin Dangga yang seolah acuh tak acuh terhadap vonis bebas guru Supriyani.

Hal ini terungkap saat Dedi Mulyadi menelepon Supriyani sesaat setelah vonis bebas itu dibacakan pada Senin (25/11/2024). 

Dedi awalnya menanyakan sikap bupati terhadap Supriyani yang hari itu akan divonis bebas.

Supriyani mengaku tidak mengetahui sikap bupati karena tidak ada di persidangan. 

Baca juga: Nasib Eks Kapolsek Baito Usai Guru Supriyani Divonis Bebas, Kasus Uang Damai Rp 50 Juta Dikawal Ini

Calon Gubernur Jawa Barat yang unggul berdasarkan hasil quick count ini pun menanyakan tentang somasi yang pernah dikirimkan Surunuddin Dangga kepada Supriyani. 

Supriyani mengaku tindak lanjut somasi itu tidak ada.

Hingga kemarin, ancaman bupati akan melaporkan Supriyani juga tidak terbukti. 

Dedi lalu menanyakan apakah Supriyani mengikuti upacara Hari Guru dimana pembina upacaranya adalah bupati. 

Guru SDN Baito ini menjawab, tahun ini tidak ada upacara peringatan Hari Guru di kabupaten dengan pembina upacara bupati. 

Menurut Supriyani, baru kali ini upacara diadakan di sekolah masing-nasing. 

Hal ini membuat Dedi heran. "Biasanya pembina upacara kan bupati? hari ini tidak ada," kata Dedi heran.  

Dedi semakin heran ketika menanyakan apakah bupati meminta dia untuk bertemu, namun dijawab Supriyani belum ada. 

Begitu juga dengan kepala dinas pendidikan Konawe Selatan yang hingga kemarin belum pernah hadir untuk mendukungnya. 

Supriyani mengaku mendapat dukungan penuh dari PGRI Provinsi Sultra dan PGRI Kecamatan Baito. 

"Yang aktif PGRI propinsi dan kecamatan. Langsung setiap persidangan selalu hadir mendampingi saya," katanya. 

"Ketua PGRI kabupaten pernah datang?," tanya Dedi. 

Supriyani menjawab tidak pernah sama sekali, karena ketua PGRI Kabupaten adalah kepala dinas pendidikan Konawe Selatan.

Dedi kembali heran dengan sikap bupati yang sudah tahu fakta sebenarnya di kasus ini, namun justru tidak memberikan dukungan pada guru Supriyani.  

"Bupati sudah tahu hari ini kesalahan dilakukan penyidik, pelapor. Seharusnya dia tidak ada keraguan lagi untuk bertemu dan beri suporting. Kok gak ada?," kata Dedi. 

"Saya kurang tahu, mungkin ada yang dia hindari," jawab Supriyani yang langsung ditanggapi Dedi dengan tertawa. 

"Kan sudah jelas, ibu benar. Kepolisian juga beri sanksi bagi, kanit, kapolsek, pelapornya. Harusnya yang menjadi pembina kan kepala dinas pendidikan, terus bupati," tukas Dedi Mulyadi. 

Dalam kesempatan itu, mantan Bupati Purwakarta ini pun memberikan rejeki uang Rp 50 juta untuk Supriyani.

"Di Hari PGRI, saya kasih spesial. Suporting saya genapin jadi Rp 50 juta. Semoga ibu tetap semangat. Tetap mengajar, salam bagi teman-teman guru di Konawe Selatan, dan teman-teman ibu di SDN 4 Baito. Salam buat kasek dan gurunya, salah untuk ketua PGRI Sultra. Semangat terus membela para guru," kata Dedi. 

Mendengar hal itu, Supriyani mengucap terimakasih sambil menangis.  

"Terimakasih pak, terimakasih," katanya berlinang air mata. 

Somasi Bupati Dikritik Habis-habisan Susno Duadji

Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga kepada guru Supriyani dinilai hanya gertakan. 

Pasalnya, hingga kini, Bupati Komnawe Selatan belum juga mengambil langkah hukum seperti yang ada di surat somasinya. 

Padahal pihak guru Supriyani tak merespons lebih dari 1 x 24 jam seperti deadline somasinya. 

Justru kini, Bupati Konawe Selatan banyak dikritik habis-habisan oleh sejumlah kalangan.  

Terbaru, mantan Kabareskrim Komjen (purn) Susno Duadji menilai Bipati Konawe Selatan justru mempolitisasi kasus hukum yang susah berjalan semestinya. 

Menurutnya, perkara ini sudah berjalan di persidangan sampai pada tahap penuntutan, namun tiba-tiba bupati mengimpulkan sejumlah pihak untuk adanya perdamaian. 

Seharusnya, menurut Susno, ketika perkara sudah masuk pengadilan, tidak boleh ada satu pun orang yang sampur tangan. 

Kalau bupati beralasan itu untuk membuat situasi Konawe Selatan kondusif jelang pilkada, menurut Susno alasan itu tidak masuk akal.

 "Ada aparat keamanan, apa memang perkara Supriyani mengganggu ketidakkondusifan di sana? Tidak," tegas Susno dikutip dari tayangan channel youtube pribadinya pada Kamis (21/11/2024). 

Menurut Susno, kehadiran massa PGRI di persidangan semata-mata untuk menuntut agar Supriyani diberi keadilan karena memang tidak bersalah. 

"Bukan untuk masalah pilkada, gak ada kaitan dengan itu. Jangan dipolitisir," tegasnya.

Justru, lanjut Susno, yang membuat tidak kondusif bupati yang mempolitisasi masalah hukum.

"Ini kondusif. Akan lebih kondusfif lagi kalau bupati tahu tugas dan tanggungjawabnya," katanya. 

"Bupati itu memberikan perlindungan hukum, keamanan, bukan mengumpulkan banyak pihak, dipaksa berdamai. Apa sih motivasinya. Gak benar itu," sambungnya. 

Susno juga menilai janggal langkah somasi yang dilakukan Bupati Konawe Selatan terhadap Supriyani. 

Menurutnya, yang justru layak disomasi adalah bupatinya. 

"Lho, yang harus disomasi bupatinya yang gak tahu tugas dan tanggungjawabnya. Pihak-pihak yang tidak terkait, gak boleh," katanya. 

Kata Susno, semestinya bupati itu mengikuti secara adil, terbukti tidak dakwaan terhadap guru Supriyani itu di persidangan.

"Ada bukti gak, bahwa supriyani melakukan kesalahan, atau melakukan perbuatan yang didakwakan. Kalau tidak ada, jangan disuruh mengakui kesalahan.," katanya. 

Susno juga menyoroti posisi Camat Baito, Sudarsono yang ditarik dan digantikan oleh pejabat lain. 

Menurutnya, justru sosok Camat Sudarsono ini yang tahu tugas, tanjungjawab dan fungsinya mengayomi rakyatnya. 

"Bagus, tidak campuri urusan hukm, tapi mengantar. Kok diganti sementara. Saya disitu aja ketawa dengan alasan bupati. Mungkin dulu sekolahnya silat ya, silat lidah," sindirnya. 

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel) saat ini menunggu arahan Bupati Surunuddin Dangga terkait dengan somasi terhadap guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang telah melewati batas waktu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Konsel Annas Masud saat ditemui di Konsel, Selasa, mengatakan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani karena telah mencabut kesepakatan damainya dengan keluarga Aipda Wibowo Hasyim telah melewati batas, yakni 1x24 jam, setelah dikeluarkan pada 6 November 2024 lalu.

"Iya belum ada permintaan maaf (dari Supriyani), tetapi kami masih menunggu arahan bupati, karena sampai hari ini belum ada perintah dan arahan selanjutnya dari bupati," kata Annas Masud, melansir dari ANTARA.

Dia menyebutkan bahwa komitmen pemerintah daerah (Pemda) adalah memberikan teguran kepada guru honorer SDN 4 Baito Supriyani yang saat ini sedang berselisih dengan keluarga Aipda Wibowo Hasyim itu tidak ada penekanan yang terjadi saat proses mediasi di lakukan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Konawe Selatan.

"Kalau kita tidak somasi maka publik akan menilai bahwa benar ada penekanan saat terjadinya mediasi tersebut," ujarnya.

Annas Masud juga menjelaskan bahwa somasi yang dilayangkan kepada Supriyani itu merupakan bukti yang dilakukan oleh Pemkab Konawe Selatan agar memberikan rasa damai kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara dugaan penganiayaan di SDN 4 Baito.

"Somasi ini dilakukan sebagai bukti bahwa mediasi yang dilakukan adalah untuk memberikan rasa damai kepada para pihak yang bersangkutan," jelas Annas Masud.

Ia menyampaikan bahwa mediasi perdamaian yang dilakukan langsung oleh Bupati Surunuddin itu merupakan pendekatan sosial kemasyarakatan untuk kerukunan.

"Bupati selalu menegaskan bahwa masalah proses hukum yang berjalan di Pengadilan Negeri Andoolo itu sesuatu yang berbeda dan bupati tidak akan mencampuri. Kita namanya pemerintah selalu berusaha mendamaikan para pihak," tambah Annas Masud.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id