Bantah Klaim Tim Khofifah-Emil Temukan Politik Uang, Bawaslu Trenggalek Tegaskan Sudah Mencegah

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Bawaslu Trenggalek memastikan tidak menemukan adanya politik uang (money politics) selama tahapan Pilkada 2024 di Kabupaten Trenggalek, Kamis (28/11/2024).

Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Trenggalek, Rusman Nuryadin menanggapi pernyataan tim pemenangan Khofifah-Emil yang menyayangkan adanya politik uang di Kabupaten Trenggalek.

"Bawaslu tidak menemukan (politik uang), namun kami memang menerima informasi awal rencana adanya politik uang. Sebelum hal tersebut terjadi, kami turun untuk mengantisipasi agar hal tersebut tidak sampai dilakukan," kata Rusman, Kamis (28/11/2024).

Salah satu cara pencegahan tersebut adalah dengan mengeluarkan saran masukan kepada pihak yang diduga melanggar sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi atau dihentikan.

Rusman memastikan Bawaslu Trenggalek telah membekali semaksimal mungkin dan menyiapkan seluruh SDM mulai Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, maupun Pengawas TPS melalui sarana formal maupun non formal.

Namun melihat jumlah pengawas pemilu yang ada, Rusman menyadari tidak bisa menangani ataupun menjangkau semua tempat.

"Untuk itulah Bawaslu Trenggalek berharap juga peran serta masyarakat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pencegahan bersama Bawaslu Trenggalek," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Plt Ketua Demokrat Trenggalek, Mugianto menyayangkan adanya praktik politik uang di Trenggalek. Ia pun mempertanyakan peran Bawaslu dalam mencegah dan menindak perbuatan tersebut.

"Perkembangan yang terjadi di lapangan tentang money politics sangat luar biasa, ini kita sayangkan. Tetapi Alhamdulillah calon dan tim kita juga menjaga integritas dan tidak akan melakukan hal yang sama," kata Mugianto.

Menurutnya, hal tersebut menjadi catatan buruk bagi sejarah Pemilu di Trenggalek bahkan di  Jawa Timur 

Tetapi a enggan melaporkan hal tersebut, dan memilih menunggu peran aktif Bawaslu untuk menindaklanjutinya.

"Kita tidak ingin melakukan hal yang provokatif, lebih ingin melihat peran Bawaslu itu sendiri seperti apa. Kalau memang tidak mampu bekerja, lebih baik dibubarkan saja," pungkasnya. ****