PJs Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli Komitmen Junjung Netralitas ASN di Pilkada 2024

SURYA.CO.ID, MOJOKERTO - PJs Bupati Mojokerto Akhmad Jazuli berkomitmen menjunjung tinggi dan menekankan netralitas ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, menjelang coblosan Pilgub Jatim dan Pilbup Mojokerto tahun 2024, yang tinggal 11 hari lagi.

Komitmen itu disampaikan Pjs Akhmad Jazuli dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (Raker & RDP) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Pj Gubernur dan Bupati wali kota se-provinsi Jawa Timur pada Selasa (12/11/2024) kemarin.

Dalam forum tersebut, dia mengungkapkan, ada pemanggilan (Bawaslu) yang menyangkut netralitas ASN di Pilbup Mojokerto. 

Ada empat pejabat yang dipanggil, yaitu tiga kepala OPD dan satu camat di Pemkab Mojokerto.

Kejadian itu, sebelum dirinya menjabat PJs Bupati Mojokerto dan masih ada Bupati Mojokerto dan Wabup Mojokerto definitif. 

"Sebelum kami menjadi PJs, masih ada bupati dan wabup definitif. Ada empat (Netralitas ASN), tiga OPD dan satu Camat," kata Akhmad Jazuli.

Dikatakan Jazuli, pihaknya tetap melakukan pengawasan internal terhadap netralitas ASN di pemerintahan daerah yang kini dipimpinnya, terlebih ketika tahapan krusial 
kampanye dan menjelang pemilihan Cakada di Kabupaten Mojokerto.

"Kemudian berlangsung masa kampanye, ini walaupun kami tidak mendapatkan laporan resmi pengaduan, tetapi kami monitor dan viral di medsos," jelasnya.

Yang pertama adalah, lanjut Akhmad Jazuli, kejadian 
Kepala DPMD Kabupaten Mojokerto Yudha Akbar Prabowo yang kedapatan berada di sekitar lokasi debat kandidat (Pilbup Mojokerto) pada Senin (14/10/2024) malam lalu.

Dalam video di media sosial Tiktok, Yudha Akbar terlihat berada di sebuah rumah makan cepat saji di sekitar lokasi tempat diselenggarakannya debat, di salah satu stasiun televisi swasta Surabaya.

"Saya panggil yang bersangkutan, kejadiannya dia berseliweran di sekitar tapi tidak masuk (Studio). Tapi tetap saya salahkan, jangan sampai itu terulang lagi," tegasnya.

Dia memaparkan kejadian yang kedua pada 2 November 2024, ada tasyakuran salah satu perguruan pencak silat yang kebetulan saat itu mengundang PJs Bupati Mojokerto, namun saat itu dirinya berhalangan hadir karena bersamaan dengan kegiatan memperingati hari santri.

Sehingga, PJs bupati Mojokerto menugaskan Kepala Disbudporapar Kabupaten Mojokerto, Norman Handhito untuk mewakili dirinya di acara tersebut.

Namun di pertengahan acara kedatangan salah satu peserta Pilkada Mojokerto 2024, dan melakukan foto bersama dengan Norman sehingga viral di media sosial.

"Saya panggil yang bersangkutan kenapa kamu (Norman) tidak langsung pulang," celetuknya.

Dikatakan Jazuli, dirinya menerima SK didapuk sebagai PJs Bupati Mojokerto pada 24 September 2024. 

Dirinya selalu menekankan netralitas ASN, bahkan sejak di hari pertama menjabat PJs bupati saat kegiatan apel di Pemkab Mojokerto.

Pihaknya juga mengumpulkan seluruh kepala OPD dan 18 camat se-kabupaten Mojokerto.

"Kami tegaskan dengan keras, harus netral," ucap Asisten III Pemprov Jatim tersebut. 

Pihaknya juga melangsungkan rapat bersama Forkompinda termasuk Bawaslu dan KPU, untuk menekankan netralitas ASN di lingkup Pemkab Mojokerto.

"Kami tidak berhenti di situ, setiap hari mengunjungi OPD-OPD dalam bentuk apel menekankan netralitas.
Bahkan tadi pagi kami juga sempat mendatangi Satpol PP, Disnaker, DLH dan satu kecamatan," ucap Akhmad Jazuli.

Menurutnya, netralitas juga ditekankan kepada seluruh kepala desa, sebanyak 299 di Kabupaten Mojokerto. Intinya Pemda tidak henti-hentinya menggaungkan netralitas selama Pemilukada serentak 2024 ini.

"Tadi juga saya tekankan demikian, jadi kami tidak henti-hentinya menyampaikan netralitas yang itu kami lakukan. Termasuk, kepala desa saat forum sosialisasi bersama Bawaslu dan Forkopimda," cetusnya.

Pjs Bupati Akhmad Jazuli menyampaikan terima kasih kepada Komisi II DPR RI terkait sinergitas  menjaga netralitas di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Mojokerto.

"Kami menyampaikan terima kasih masukannya dari DPR RI Komisi II untuk pembinaan kami ke dalam. Kami upayakan tanpa henti, kami panggil meskipun kewenangan proses ada di Bawaslu," pungkasnya.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID