Berita Surabaya

Angka Kemiskinan di Surabaya Turun Tajam, Program Padat Karya Kerek Penghasilan Warga

Strategi program padat karya dari Pemerintah Kota Surabaya bukan hanya mengentaskan pengangguran, namun juga berhasil menaikkan pendapatan warga.

Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Cak Sur
SURYA.CO.ID/Bobby Constantine Koloway
Tim juri Innovative Government Award (IGA) 2024 bertemu Pjs Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani di Balai Kota Surabaya. 

Tim IGA menilai sejumlah upaya Pemkot Surabaya, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui program Padat Karya.

Restu menerangkan, Pemkot Surabaya menggunakan asetnya untuk mensejahterakan warga miskin. Program padat karya melahirkan banyak unit usaha.

Di antaranya, usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, café, sentra wisata kuliner, dan jenis usaha lainnya. Para pekerjanya berasal dari keluarga miskin.

Mereka mendapatkan pelatihan, peralatan usaha, hingga sejumlah intervensi lainnya. 

"Bahkan pemasarannya juga dipikirkan oleh Pemkot Surabaya," kata Restu Novi.

"Padat Karya ibarat lapangan kerja yang kemudian dikelola oleh masyarakat menggunakan lahan atau aset milik Pemkot Surabaya. Tim juri bisa melihat langsung aktivitas warga yang mengelola,” imbuhnya.

Pihaknya, lanjut Restu Novi, juga akan menunjukkan Klinik Investasi, Rumah Padat Karya Paving dan Viaduct Gubeng. 

Di Klinik Investasi, para tim juri akan melihat percepatan pelayanan bagi para calon investor, peta atau area pendukung bagi pengusaha yang ingin berinvestasi, hingga sejumlah fasilitas lainnya.

Di Rumah Padat Karya Paving dan Viaduct Gubeng, tim juri akan melihat aktivitas Rumah Padat Karya. Kedua tempat ini menjadi salah satu contoh rumah padat karya.

"Omzet Viaduct Gubeng yang bisa menembus angka Rp 120 juta. Ke depan, harapannya disabilitas juga bisa bergabung dalam program tersebut,” jelasnya.

Tak hanya kedua Rumah Padat Karya tersebut, Pemkot Surabaya juga memiliki rumah padat karya paving. 

Warga yang mengelola bisa memperoleh penghasilan menembus Rp 6-7 juta per orang.

Pemberdayaan masyarakat miskin sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan program Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). 

"Saatnya pemerintah siap memberdayakan tanah atau asetnya untuk warga miskin," ucap Restu Novi.

"Sehingga, juga bermanfaat untuk percepatan penurunan kemiskinan. Ini sebagai bentuk usaha bersama, pemkot sudah melakukan itu,” ujarnya.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved