Angka Kemiskinan di Surabaya Turun Tajam, Program Padat Karya Kerek Penghasilan Warga

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Angka kemiskinan di Surabaya turun tajam. Strategi program padat karya dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bukan hanya mengentaskan pengangguran, namun juga berhasil menaikkan pendapatan warga.

Hingga 2024, angka kemiskinan di Surabaya menyisakan 3,96 persen atau menurun tajam dari 2021 (5,23 persen). 

Pun dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun drastis dari 9,68 persen pada 2021, menjadi 6,76 pada 2023.

Hal ini berjalan simultan dengan pertumbuhan ekonomi di Surabaya yang konsisten berada di atas rata-rata provinsi maupun nasional. 

Pada 2023 misalnya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,70 persen, berada di atas provinsi (4,95 persen), dan nasional (5,05 persen).

Tim juri Innovative Government Award (IGA) 2024 pun memberikan apresiasi atas kepiawaian Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Terutama, dalam mensejahterakan warga miskin di Kota Pahlawan.

Program Padat Karya sukses memberdayakan ekonomi warga miskin. 

"Saya mengakui Pemkot Surabaya sangat luar biasa, semuanya bergerak," kata perwakilan juri IGA 2024, Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika RI, Aris Kurniawan dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (14/11/2024).

"Surabaya ini sangat istimewa. Inovasi Padat Karya didasari database yang kuat. Surabaya membangun super data yang dampaknya ril, dan ini bisa menjadi percontohan,” ujar Aris.

Innovative Government Award (IGA) merupakan penghargaan tahunan dari Kemendagri kepada Pemerintah Daerah atas semangat dan keberhasilannya melakukan inovasi di bidang peningkatan layanan publik, tata kelola pemerintahan dan pembangunan. 

Menurutnya, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelayanan tersebut.

Pada penaggulangan kemiskinan, Pemkot Surabaya mengintegrasikan angka Kemiskinan dalam Aplikasi Padat Karya. Hal ini selaiknya bisa dilaksanakan di kota lainnya.

“Saya melihat sangat komprehensif. Sejak awal Pemkot Surabaya mengerti cara merespons pandemi COVID-19, lalu memastikan ekosistemnya untuk guyub rukun mengentaskan kemiskinan. Saya juga sangat belajar banyak dari Surabaya,” tutur Aris.

Aris pun telah bertemu jajaran Pemkot Surabaya. Berlangsung di Balai Kota Surabaya, turut hadir Analis Kebijakan Ahli Muda, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kemendagri RI, Nuril Fikri Aulia.

Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya Restu Novi Widiani menjelaskan tujuan kehadiran tim juri IGA. 

Tim IGA menilai sejumlah upaya Pemkot Surabaya, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi melalui program Padat Karya.

Restu menerangkan, Pemkot Surabaya menggunakan asetnya untuk mensejahterakan warga miskin. Program padat karya melahirkan banyak unit usaha.

Di antaranya, usaha cuci mobil, laundry, menjahit, rumah produksi batik, café, sentra wisata kuliner, dan jenis usaha lainnya. Para pekerjanya berasal dari keluarga miskin.

Mereka mendapatkan pelatihan, peralatan usaha, hingga sejumlah intervensi lainnya. 

"Bahkan pemasarannya juga dipikirkan oleh Pemkot Surabaya," kata Restu Novi.

"Padat Karya ibarat lapangan kerja yang kemudian dikelola oleh masyarakat menggunakan lahan atau aset milik Pemkot Surabaya. Tim juri bisa melihat langsung aktivitas warga yang mengelola,” imbuhnya.

Pihaknya, lanjut Restu Novi, juga akan menunjukkan Klinik Investasi, Rumah Padat Karya Paving dan Viaduct Gubeng. 

Di Klinik Investasi, para tim juri akan melihat percepatan pelayanan bagi para calon investor, peta atau area pendukung bagi pengusaha yang ingin berinvestasi, hingga sejumlah fasilitas lainnya.

Di Rumah Padat Karya Paving dan Viaduct Gubeng, tim juri akan melihat aktivitas Rumah Padat Karya. Kedua tempat ini menjadi salah satu contoh rumah padat karya.

"Omzet Viaduct Gubeng yang bisa menembus angka Rp 120 juta. Ke depan, harapannya disabilitas juga bisa bergabung dalam program tersebut,” jelasnya.

Tak hanya kedua Rumah Padat Karya tersebut, Pemkot Surabaya juga memiliki rumah padat karya paving. 

Warga yang mengelola bisa memperoleh penghasilan menembus Rp 6-7 juta per orang.

Pemberdayaan masyarakat miskin sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan program Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). 

"Saatnya pemerintah siap memberdayakan tanah atau asetnya untuk warga miskin," ucap Restu Novi.

"Sehingga, juga bermanfaat untuk percepatan penurunan kemiskinan. Ini sebagai bentuk usaha bersama, pemkot sudah melakukan itu,” ujarnya.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID