LP3M Pamekasan Larang Politisasi Pendidikan, Debat Kandidat Kesankan SMA-SMK di Jatim Tak Bermutu

SURYA.CO.ID, PAMEKASAN – Adu program dan janji selama masa kampanye Pilkada 2024, sudah lumrah terjadi. Hanya, para kandidat yang maju di kontestasi Pilkada diperingatkan agar tidak mempolitisasi pendidikan atau menjadikan isu-isu di dunia pendidikan sebagai komoditas politik.

Ketua Lembaga Pusat Penelitian Pengembangan Madura (LP3M) Pamekasan, Suroso menyatakan, seharusnya para pasangan calon (paslon) memberikan solusi ketika menemukan persialan di dunia pendidikan.

Dan saat mengangkat masalah pendidikan selama berkampanye, para calon menawarkan program untuk mneruskan yang sudah bagus agar menjadi lebih baik.

Dalam pandangan LP3M, selama masa kampanye, pasangan calon saat menyampaikan visinya bertema pendidikan, masih ditemukan saling serang dan menjadikan pendidikan sebagai komoditas politik. Sehingga tindakan itu merugikan bagi siswa, guru dan lembaga pendidikan. 

“Dalam masa-masa kampanye ini, tolong jangan pendidikan itu dijadikan komoditas politik. Sebab yang jelas-jelas dirugikan anak-anak didik. Mereka terganggu konsentrasinya untuk belajar lantaran dijadikan objek untuk kepentingan politik,” ujar Suroso kepada SURYA, Minggu (27/10/2024) lalu. 

Menurut Suroso, pendidikan dijadikan komoditas politik itu ia ketahui dari debat kandidat paslon di televisi, serta pernyataan paslon yang dimuat di beberapa media massa. 

Dalam pendapatnya seolah-olah pendidikan di tingkat SMA dan SMK dan sederajat yang dikelola Pemprov Jatim dan sudah berjalan selama ini, di mata paslon itu tidak bermutu.

Suroso yang pernah menjadi konsultan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim selama 13 tahun itu mencontohkan, di Pamekasan ada puluhan lembaga pendidikan. Di antaranya SMA negeri ada 9 lembaga, SMA swasta ada 67 lembaga,  SMK swasta ada 97 lembaga dan SLB ada 6 lembaga. 

Dikatakan Suroso,a da beberapa prestasi yang telah dicapai dalam dunia pendidikan di Pamekasan. Seperti jumlah siswa berprestasi semakin meningkat. Baik prestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Begitu juga prestasi yang ditorehkan lembaga pendidikan turut meningkat. 

“Nah, seperti kesejahteraan guru, tata usaha, guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap mendapatkan tunjangan dari provinsi. Termasuk pengelolaan di masing-masing cabang dinas semakin baik dan profesional,” papar Suroso. 

Diungkapkan, pengelolaan manajemen pendidikan oleh pemprov baik data siswa, data guru dan sekolah dan sebagainya telah berbasis information and technology (IT). Ini menandakan keseriusan pemprov dalam mengelola pendidikan, yang dilakukan secara khusus. 

Ia juga memaparkan kebijakan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK yang berkualitas, seperti program biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP)sebagai pengganti sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara gratis.

Menurutnya, program itu berdampak besar terhadap berkurangnya anak-anak putus sekolah usia SMA dan SMK, terutama di Pamekasan. ****