Ketua Komisi D DPRD Surabaya Akmarawita Kadir: Hak Pendidikan dan Layanan Kesehatan Adalah Prioritas

Hampir semua RS di Surabaya bekerjasama dengan BPJS.

"Asal kelas III, semua warga akan dilayani. Tak ada alasan RS menolak," terang Akma.

Politisi Golkar ini menegaskan, bersama Komisi D akan terus mengawal setiap program layanan kesehatan di setiap RS.

Tidak hanya menyangkut hak warga akan layanan kesehatan, tapi layanan kesehatan ini bertalian dengan angka harapan hidup penduduk Kota Surabaya agar makin meningkat.

Perbanyak Kelas III
Komisi D DPRD Surabaya baru terbentuk setelah pimpinan DPRD Surabaya diambil sumpah jabatan.

Kedua bidang pokok di sektor pendidikan dan kesehatan itulah yang akan difokuskan dalam mengawal laju gerak Kota Surabaya.

Fungsi budgeting dan kontrol DPRD akan melekat pada pengawalan dua sektor tersebut. APBD 2024 sudah menuntaskan pembangunan RSUD Surabaya Timur.

RS modern milik Pemkot Surabaya ini akan beroperasi November mendatang.

Komisi D juga mendukung penganggaran kembali ratusan miliar untuk pembangunan RSUD Surabaya Selatan pada 2025.

Kedua RSUD baru itu akan menjadi jawaban atas antrean yang kerap terjadi di dua RSUD milik Pemkot, yakni RSUD Suwandhie dan RSUD BDH.

"Setiap Minggu selalu ada antrean di RSUD lama itu. Jangan sampai ada penolakan pasien hanya karena tidak cukup kamar. Makanya kami mendesak agar RSUD Surabaya Timur dan RSUD Surabaya Selatan wajib memperbanyak (ruang perawatan) Kelas III," kata Akma.

Dia meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) segera mendata dan memetakan kebutuhan akan layanan kelas tiga di RS baru itu.

Selain memastikan ketercukupan tenaga kesehatan dan paramedis, hingga fasilitas kesehatan yang memadai.