Soal Kemungkinan Kabinet Besar Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Rangkul Semua Kalangan

SURYA.co.id | SURABAYA - Partai Amanat Nasional (PAN) cukup optimistis besarnya jumlah kementerian di era Prabowo-Gibran tak akan membuat kinerja pemerintah menjadi tumpang tindih.

Sebaliknya, PAN menilai hal ini akan membuat kinerja pemerintahan bisa semakin efektif.

"Kan setiap zaman ada masanya. Dulu undang-undang mengamanatkan, misalnya, jumlah Kementerian zaman Orde Baru tidak lebih 20-an, kemudian berubah ketika Masa Reformasi menjadi 30-an, sekarang pun (pemerintahan Jokowi) ada 40-an," kata Wakil Ketua DPW PAN Jatim Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Windiarto Kardono pada acara Talkshow Politik Tribun Series, Rabu (16/10/2024).

"Pada sistem presidensil, per teori, presidensil itu enggak ada salahnya begitu. Karena, memang presiden punya hak, punya visi, misi, dan dia tentu butuh pembantu-pembantunya untuk menerjemahkan, mengoperasikan, dan mengeksekusi visi dan misinya. Maka, presiden tentu menata pembantu-pembantunya itu sesuai dengan cara dia," kata Windi pada Talkshow yang dipandu Manajer Editor Online Tribun Jatim - Kompas Gramedia, Mujib Anwar tersebut.

Talkshow yang digelar Tribun Jatim Network tersebut mengangkat tema 'Harapan Baru Pemerintahan Prabowo-Gibran'.

Sebagai narasumber, Windi hadir bersama Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Bidang Ekonomi Kreatif, Reny Widya Lestari.

Windi menegaskan, memimpin negara sebesar Indonesia memerlukan kerja bersama.

Untuk memastikan pembangunan berjalan optimal, perlu konsolidasi semua pihak, terutama pasca kerasnya gesekan di waktu pemilu.

"Indonesia itu terlalu besar untuk diurus oleh sebagian orang saja. Maka, Pak Prabowo mengajak semua komponen, semua stakeholder, 'yuk kita bangun bangsa dan negara ini supaya nggak lagi terpecah belah, supaya nggak lagi ada faksionalisasi yang tajam, merujuk pada pertarungan politik yang sebelum-sebelumnya itu'. Kabinet persatuan nasional ini memang betul-betul lanskapnya, mozaiknya, itu ya nasional," katanya.

Tak hanya representasi berbagai partai, calon menteri Prabowo, menurut Windi juga merepresentasi berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas), akademisi, dan berbagai elemen lain.

Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo ingin membangun secara bersama.

"Ada juga representasi secara kesukuan, dari Aceh sampai Papua. Tapi, masing-masing ini memang yang memiliki keahlian teknokrat. Jadi bukan berarti terus kemudian representasi partai tidak punya keahlian. Untuk itu partai mengirimkan kader-kader terbaiknya, ormas pun mengirimkan kader-kader terbaiknya, kampus/akademisi pun mengirimkan kader-kader terbaiknya," katanya.

Prabowo sebagai presiden memiliki hak preogratif untuk menentukan menterinya.

Sekalipun, Prabowo juga menerima sejumlah usulan dari partai pengusungnya.

"Usulan nama ini terbaik. Istilahnya, nggak kaleng-kaleng. Mereka memiliki portofolio, orang-orang yang premium. Bahkan, ada juga yang telah menjadi guru besar di luar negeri untuk dipanggil, disuruh pulang, diminta bantu negaramu, bantu pemerintahmu, karena punya keahlian yang menurut Pak Prabowo mungkin sangat luar biasa," tuturnya.