Jelang Pilkada 2024, Pemkab Jember Menyetop Penyaluran Bansos dan Hibah

SURYA.CO.ID, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember bersiap menghentikan seluruh pendistribusian bantuan sosial (Bansos) dan hibah mendekati Pilkada serentak 2024 di Jawa Timur (Jatim).

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Jember Hadi Sasmito mengaku, telah mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berwenang menyalurkan bansos dan hibah.

"Di antaranya Dinas Sosial, Bagian Kesra, Dinas PRKP dan Cipta Karya, Dinas TPHP, Disnaker dan saya juga mengundang pak Asisten II untuk ikut mengawasi. Agar program yang berbasis kemasyarakatan (bansos dan hibah) untuk dihentikan sementara," ujar Hadi Sasmito, Selasa (15/10/2024).

Menurutnya, penghentian sementara program berbasis kemasyarakatan ini untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Jember di Pilkada 2024. 

"Oleh karena itu apa pun program yang berbasis kemasyarakatan itu sebaiknya (anggaran) dicairkan pada bulan Desember 2024. Tetapi kalau itu soal administrasi, silakan dilanjutkan untuk persiapan saja," jelas Hadi.

Ia menjelaskan, penghentian pencairan hibah dan bansos jelang Pilkada Jember 2024, sudah sesuai petunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Program berbasis kemasyarakatan seperti bansos dan hibah itu, ditunda sementara waktu dan itu bisa dicairkan setelah Pilkada," ulasnya.

Hadi juga memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Jember sebagai penjaga gawang terakhir dalam pencairan anggaran. Supaya turut mengawasi, agar OPD menghentikan pelaksanaan programnya jelang pesta demokrasi.

"Untuk memastikan seluruh OPD mematuhi apa yang sudah saya perintahkan dan saya syaratkan, ini adalah komitmen secara regulasi. Kami tidak bermaksud lain, kami ingin menunjukan peran birokrasi memiliki andil yang sama untuk memastikan netralitas (ASN) dimasa Pemilukada tahun ini," paparnya.

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID