Harta Kekayaan Gus Muhdlor Eks Bupati Sidoarjo yang Kecipratan Duit Korupsi Anak Buahnya

SURYA.co.id, SURABAYA - Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor diduga kuat kecipratan uang korupsi anak buahnya, segini harta kekayaannya.

Diketahui, Eks Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono bersaksi dalam sidang lanjutan Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor terkait kasus dugaan korupsi pemotongan dana insentif ASN BPPD Sidoarjo di Ruang Sidang Candra Kantor PN Tipikor Surabaya, Senin (7/10/2024) siang. 

Mantan anak buah Gus Muhdlor itu mengaku hampir setiap selesai pencairan dana insentif pada tiap tiga bulan (Triwulan) pihaknya menyerahkan uang sekitar Rp 50 juta kepada Gus Muhdlor. 

Permintaan uang tersebut disampaikan ajudan Gus Muhdlor kepada dirinya. 

Terkadang uang permintaan tersebut dikirimkan langsung langsung dengan diantar stafnya Siska Wati, eks Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Kabupaten Sidoarjo. 

Baca juga: Eks Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kecipratan Duit Korupsi Anak Buahnya, Dipakai untuk Keperluan Ini

Namun, beberapa kali, Ari Suryono pernah memberikan secara langsung uang tersebut kepada Gus Muhdlor, manakala dirinya sedang tidak sibuk dengan agenda kedinasan yang lain.

Menurut Ari Suryono, uang hasil pemotongan dana insentif setiap triwulan tersebut dipakai untuk operasional dan penggajian para pekerja tidak tetap atau honorer di Pemkab Sidoarjo. 

"Ketemu ajudan, bilang terkait anggaran. Tambahan buat karyawan yang tidak pegawai non-PNS. Gajinya ada. Perbulan Rp 50 juta. Waktu penyerahan dana tambahan setiap awal bulan. Tanggal pasti gak ada," ujarnya saat bersaksi di ruang sidang. 

Nah, proses penyerahan uang tersebut dilakukan pada pekan pertama pada bulan pencairan insentif. 

Proses penyerahan uang tersebut, lanjut Ari Suryono, juga dilakukan atas persetujuan beberapa stafnya yang telah ditunjuk menampung dana pemotongan insentif tersebut. 

Tentunya, Siska Wati dan beberapa kepala bidang BPPD Kabupaten Sidoarjo yang lain, seperti Abdul Muthalib, dan Heru. 

"Saya sampaikan ke anak buah. Tanggapan para anak buah; menyetujui. Saat Januari 2022. Setiap pencarian. Saya pernah sekali memberikan langsung uang tersebut. Uang Rp50 juta saya dapat dari Siska Wati. Iya hasil pemotongan. Karena Bu Siksa sudah menjadi koordinator," terangnya. 

Selain mendanai penggajian para pekerjaan non-PNS dan operasional kantor di lingkungan Pemkab Sidoarjo. 

Ari Suryono mengungkapkan, dirinya pernah menggunakan uang hasil pemotongan dana insentif pegawai tersebut untuk menyelesaikan permasalahan pajak barang belanjaan oleh-oleh Gus Muhdlor sepulang umrah yang tertahan di Bea Cukai. 

Nilainya sekitar Rp 26-27 juta, dan ia mengaku berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai inisiatif pribadi. 

Namun, uang yang dipakai untuk membayar pajak penahanan barang di Bea Cukai tersebut, diambil dari dana hasil pemotongan insentif para ASN di BPPD Sidoarjo. 

"Saya tahu dari ajudan bupati; Diksa. Kata dia, sudah berupaya komunikasi dengan Bea Cukai, makanya saya juga berupaya. Tagihan itu langsung dibayar bu Siska. Iya saya yang punya inisiatif," katanya. 

Tak cuma itu, Ari Suryono juga mengungkap penggunaan lain dari uang hasil pemotongan insentif tersebut untuk keperluan pribadi dari Gus Muhdlor. 

Ternyata, uang tersebut juga dipakai untuk pembiayaan perbantuan makanan sebuah acara besar dari sebuah organisasi masyarakat yang berlangsung di GOR Delta Sidoarjo, pada Bulan Februari 2023

"Nilainya waktu itu nasi bungkus jumlah 15 ribu kotak, per kotak Rp 10 ribu, ya sekitar Rp 280-300 juta. Dana dari sodaqoh (dana pemotongan insentif)," ungkapnya. 

Bahkan, saat dicecar oleh JPU KPK bahwa dana hasil pemotongan insentif tersebut juga dipakai Gus Muhdlor untuk membiayai kampanye. 

Ari Suryono tak menampik hal tersebut. Bahkan, permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Gus Muhdlor kepada dirinya. 

"Iya (dana untuk kampanye). Pak bupati cuma bilang; bisa dibantu tidak. Untuk kepentingan relawan," jelasnya. 

Lantas, seperti apa harta kekayaan Gus Muhdlor?

Berdasarkan laman elhkpn.kpk.go.id, Gus Muhdlor terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Desember 2022, dengan total senilai 4.775.589.664.

Politikus PKB itu mempunyai total harta Kekayaan Rp. 8,1 Miliar.

Terdiri dari tanah dan bangunan Rp 1.735.500.000, alat transportasi dan mesin Rp 183.500.000.

Kemudian, kas dan setara kas sebesar Rp. 1,6 Miliar. Terakhir, harta bergerak lainnya sebesar Rp 3,6 Miliar.

Namun, Gus Muhdlor punya hutang sebesar Rp 3,3 Miliar, sehingga total harta Kekayaan bersih Gus Muhdlor adalah Rp 4,7 Miliar.

Jumlah tersebut selisih Rp 1,7 Miliar dari harta kekayaan Gus Muhdlor pada tahun 2021, tepatnya sebelum menjabat sebagai Bupati Sidoarjo

Data LHKPN pada Desember 2021 menyebut, bahwa Gus Muhdlor memiliki total kekayaan Rp 2.961.527.037.

Dengan rincian sebagai berikut: 

TANAH DAN BANGUNAN Rp 1.650.000.000

ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 189.000.000

HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 0

SURAT BERHARGA Rp 0

KAS DAN SETARA KAS Rp 1.122.527.037
 
HARTA LAINNYA Rp 0.

Diberitakan sebelumnya, Senin (30/9/2024) Terdakwa Gus Muhdlor telah didakwa dengan dakwaan pertama, karena melanggar Pasal 12 Huruf F, Jo Pasal 16 UU RI No 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 kesatu Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. 

Dakwaan Kedua, Gus Muhdlor didakwa melanggar Pasal 12 Huruf E Jo Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas UU RI No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat 1 kesatu Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. 

Terdakwa Gus Muhdlor diduga menerima uang pemberian dari praktik pemotongan insentif yang dilakukan Terdakwa Ari Suryono dan Siska Wati, sejak triwulan keempat pada tahun 2021 hingga triwulan keempat pada tahun 2023, dengan total keseluruhan Rp8,544 miliar. 

Gus Muhdlor diduga menerima pembagian uang dengan Terdakwa Ari Suryono dengan rincian Gus Muhdlor mendapat Rp1,46 Miliar, sedangkan Terdakwa Ari menerima sebesar Rp7,133 Miliar. 

Atas bergulirnya persidangan perkara tersebut pada Jumat (6/9/2024), terdakwa Ari Suryono dituntut oleh JPU KPK dengan pidana penjara 7,6 tahun, beserta denda Rp500 juta, dan pidana tambahan mengganti uang sekitar Rp7,1 miliar, subsider penjara enam bulan. 

Sedangkan, Terdakwa Siska Wati, cuma dituntut pidana penjara lima tahun, dengan pidana denda Rp300 juta subsider empat bulan. Tanpa pidana tambahan lainnya.(Luhur Pambudi/Putra dewangga/SURYA.co.id)

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id