Banyak Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Pakar Politik Beri Saran Begini

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Fenomena calon tunggal dan kotak kosong semakin marak terjadi pada Pilkada serentak 2024.

Munculnya kotak kosong ini, menimbulkan kekhawatiran terkait partisipasi pemilih dan kualitas demokrasi pada berbagai wilayah di Indonesia.

Fenomena tersebut, banyak menarik perhatian publik, termasuk Dosen Politik Universitas Airlangga (Unair) Hari Fitrianto SIP MIP.

Menurutnya, fenomena kotak kosong bukanlah indikasi dari krisis demokrasi, melainkan lebih kepada masalah teknis terkait penjadwalan pemilu yang kurang ideal.

“Fenomena kotak kosong itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan krisis demokrasi. Melainkan, hanya soal pengaturan jadwal antara pemilu nasional dengan pilkada yang terlalu dekat,” ungkap Hari Fitrianto, Selasa (10/9/24).

Hari menekankan pentingnya prinsip timely manner dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam prinsip ini, pemilu harus dirancang untuk memungkinkan partisipasi maksimal dari masyarakat.

Sayangnya, menurut Hari, ambisi untuk melaksanakan pilkada serentak di tahun ini belum diiringi dengan pertimbangan waktu yang matang.

“Dengan menyerentakkan antara pemilu nasional dengan pilkada, partai politik dan calon-calon pemimpin di daerah tidak punya cukup waktu untuk melakukan konsolidasi,” jelasnya.

Dampak ke partisipasi pemilih

Fenomena kotak kosong, lanjut Hari, memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi pemilih. 

Ia juga menyoroti asumsi yang berkembang di masyarakat, bahwa calon tunggal otomatis akan menang. 

Menurut Hari, hal ini akan semakin menurunkan semangat masyarakat untuk ikut serta dalam proses demokrasi tersebut.

“Hanya ada satu kandidat yang bekerja keras menghadirkan pemilih ke TPS. Sementara itu, kotak kosong tidak memiliki tim sukses, sehingga membuat orang menjadi enggan atau malas datang ke TPS,” ujarnya.

Hari mengatakan, apabila kotak kosong menang dalam pilkada, dampaknya pun akan besar bagi masyarakat setempat. 

Pasalnya, kepemimpinan akan diisi oleh pejabat sementara yang ditunjuk Pemerintah Pusat.