Tri Rismaharini Disarankan Jokowi Mundur dari Menteri Sosial Usai Maju Pilgub Jatim, Ucap Lebih Baik

SURYA.CO.ID - Akhirnya Presiden Jokowi mengizinkan Menteri Sosial Tri Rismaharini maju di PIlgub Jatim 2024. 

Jokowi juga menyerankan Tri Rismaharini untuk mundur dari jabatan Menteri Sosial. 

Hingga kemarin, surat pengunduran diri Tri Rismaharini dari jabatan Mensos belum diterima pihak Istana. 

"Ya saya ijinkan," kata Jokowi usai meresmikan Gedung Respirasi Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Jokowi juga tidak membantah pertemuannya dengan RIsma di Istana Negara pada Jumat (30/8/2024) pagi. 

Baca juga: Buntut Tri Rismaharini Maju di Pilgub Jatim, Temui Jokowi Tapi Belum Kirim Surat Pengunduran Diri

"Ya berkaitan dengan pencalonan Bu Risma untuk calon gubernur di Provinsi Jawa Timur," katanya.

Jokowi mengatakan alangkah baiknya Risma mundur dari jabatannya sebagai Mensos apabila maju di Pilgub Jatim.

Namun, apabila tidak mundur juga tak masalah.

"Ya itu lebih baik, tapi kalau tidak aturannya kan tidak apa-apa memperbolehkan," katanya.

Hal yang sama juga diterapkan untuk Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang maju di Pilgub DKI.

Namun kata Jokowi, Pramono belum menyampaikan akan mundur.

"Belum menyampaikan kepada saya kalau mau mundur," pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memastikan, hingga Jumat (30/8/2024) siang, Istana belum menerima surat pengunduran diri Risma.

Baca juga: Nasib Gus Hans di Golkar Setelah Resmi Dampingi Tri Rismaharini di Pilgub Jatim, Sikap Partai Tegas

"Sampai dengan saat ini, Ibu Risma belum menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menteri Sosial," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat.

Ari menyampaikan, berdasarkan ketentuan UU Pilkada, memang tidak ada kewajiban bagi seorang menteri, pejabat setingkat menteri, atau kepala lembaga yang hendak maju sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk mundur dari jabatannya. 

Namun, keputusan mundur akan diserahkan lebih lanjut kepada mereka masing-masing. 

"Keputusan untuk mundur dari jabatan tersebut menjadi hak atau pilihan pribadi yang bersangkutan yang patut dihormati," ucap Ari.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, Presiden Jokowi menghormati hak politik Risma untuk maju Pilkada.

Adapun Risma bersama Gus Hans sudah didaftarkan sebagai bakal calon Gubernur di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jatim. 

"Presiden menghormati hak politik dari setiap warga negara, termasuk yang saat ini menjabat sebagai menteri atau kepala lembaga untuk dicalonkan oleh partai politik, sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah pada Pemilukada 2024," ucap Ari.

Risma yang ditemui di kompleks Istana juga mengakui pertemuannya dengan Jokowi. 

"Iya (habis bertemu Presiden)," kata Risma saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat. 

Kendati demikian, ia enggan menjelaskan lebih lanjut apa isi pertemuannya dengan Presiden Jokowi.

Mantan Wali Kota Surabaya itu pun memilih bungkam ketika ditanya mengenai isu mundur dari jabatan menteri usai mendaftarkan diri di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur.

Ia lebih memilih melemparkan senyum sembari menangkupkan kedua tangan, alih-alih menjawab pertanyaan wartawan. Risma pun terlihat menaiki mobil berpelat B 8191 ZZH tersebut.

Sebelumnya, Risma memastikan akan mengundurkan diri dari kabinet. 

"Besok Insyaallah saya akan minta waktu Pak Presiden untuk mengundurkan diri," kata Risma seusai ziarah di Makam Sunan Bungkul Surabaya, Kamis (29/8/2024) sore. 

Risma menduduki posisi Menteri Sosial di Kabinet Jokowi sejak Desember 2020 lalu.

Sebetulnya Risma sadar bahwa tidak ada aturan yang melarang Menteri untuk maju di kontestasi politik. Secara aturan tidak harus mundur. Namun, Risma menyebut perlu mengundurkan diri. 

Dia mengisyaratkan akan fokus pada pencalonan dirinya untuk Pilgub Jatim 2024. Tak hanya lewat surat, namun mantan Wali Kota Surabaya itu ingin menghadap langsung ke Jokowi. 

"Saya besok akan menghadap beliaunya. Karena dulu saya jadi Menteri itu dipanggil, sehingga saya akan menghadap beliaunya untuk menyerahkan pengunduran diri saya," terang Risma. 

Tak Pengaruhi Kinerja Kabinet

Ari Dwipayana memastikan, kinerja pemerintahan tidak akan terganggu meskipun dua menteri di Kabinet Indonesia Maju mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. 

Selain Tri Rismahartini, Sekretaris Kabinet Pramono Anung juga ikut dalam kontestasi Pilkada sebagai Calon Gubernur Jakarta. 

Keduanya telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing.

"Tidak. Kinerja pemerintahan tidak akan terganggu," kata Ari kepada wartawan, Jumat (30/8/2024).

Ari menegaskan, pemerintahan akan tetap berjalan seperti biasa karena didukung oleh sistem dan tata kelola birokrasi yang andal. 

"Kerja-kerja pemerintahan berjalan seperti biasa dengan ditopang oleh sistem dan tata kelola birokrasi yang andal," ucap Ari.

Ia juga menyebutkan, hingga saat ini, pihak Istana belum menerima surat pengunduran diri dari kedua menteri tersebut. 

Selain itu, Pramono Anung juga belum mengajukan cuti kepada Presiden Joko Widodo, mengingat tahapan Pilkada baru berada pada tahap pendaftaran dan penelitian calon, belum sampai pada penetapan pasangan calon dan pelaksanaan kampanye. 

Lebih lanjut ia menuturkan, pihak Istana menyatakan belum ada surat pengunduran diri dari kedua pihak tersebut.

Sementara itu, Pramono juga belum mengajukan cuti ke Presiden Joko Widodo, mengingat tahapan pilkada baru berada pada tahap pendaftaran dan penelitian calon, belum sampai pada penetapan pasangan calon dan pelaksanaan kampanye.

"Belum ada pengajuan cuti ke Bapak Presiden. Pengajuan cuti tentu harus mengikuti aturan atau koridor perundang-undangan. Dan juga akan diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan yang berlaku," jelas Ari. 

Sebagai informasi, Pramono Anung mendaftarkan pencalonan dirinya ke KPUD Jakarta pada Rabu.

Dia berpasangan dengan mantan Gubernur Banten Rano Karno. Pasangan ini mendaftar pada Rabu 28 Agustus.

Sedangkan Risma bersama Zahrul Azhar Asumta alias Gus Hans, mendaftarkan diri sebagai pasangan peserta Pilkada Jawa Timur, kemarin, Kamis 29 Agustus.

Risma Minta KPU Adil

Tri Rismaharini mewanti-wanti  penyelenggara Pilkada Jatim, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk bersikap adil kepada semua calon.

Hal itu disampaikan Risma saat sambutan pada prosesi pendaftaran Pilkada Jatim di kantor KPU Jatim pada Kamis (29/8/2024) malam.

"Kalau kami salah, kami siap untuk ditegur. Kalau ada calon lain yang salah mohon juga dilakukan hal yang sama. Mohon kami diperlakukan dengan adil," kata Menteri Sosial ini.

Dia dan tim kampanyenya berjanji akan selalu menaati peraturan yang berlaku dalam proses Pilkada Jatim.

"Seperti yang kami lakukan di satuan mana pun, saya selalu menaati peraturan yang berlaku," jelasnya.

Risma juga menyinggung beberapa program utama yang akan diusungnya jika terpilih menjadi Gubernur Jatim. Yakni, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, perhatian kepada kelompok disabilitas, infrastruksrur dan pembangunan ekonomi.

Di Pilkada Jatim, mantan wali kota Surabaya 2 periode ini menggandeng Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang merupakan pimpinan salah satu pesantren di Jombang, Jawa Timur.

Risma - Gus Hans diusung PDI-P, Partai Hanura dan Partai Ummat. Risma akan berkontestasi melawan pasangan Luluk Nur Hamidah - Lukmanul Khakim yang diusung PKB, dan petahana Khofifah Indar Parawansa - Emil Elestianto Dardak yang diusung 15 partai politik yakni PSI, Nasdem, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PKS.

Ditambah PBB, Partai Garuda, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Prima.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Izinkan Risma Maju Pilgub Jatim dan Sarankan Mundur Dari Mensos