Pemprov Jatim Lakukan Mutasi Belasan Posisi Pejabat

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) melakukan perombakan posisi 15 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II. 

Pengambilan sumpah jabatan ini dilakukan langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (22/8/2024). 

Ke-15 pejabat Eselon II yang dilantik yakni Sigit Panoentoen sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jatim, Aris Mukiyono sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jatim serta Nurkholis sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. 

Lalu, Joko Irianto sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Jatim, Muhamad Hadi Wawan Guntoro sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Jatim, Moh Ali Kuncoro sebagai Sekretaris DPRD Jatim dan Andik Fadjar Tjahjono sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jatim.

Kemudian, Endy Alim Abdi Nusa sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jatim.

Berikutnya, Budi Raharjo sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Heru Suseno sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jatim, Dydik Rudy Prasetya sebagai Kepala Dinas Perkebunan Jatim serta Kurniawan Hary Putranto sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Dr Saiful Anwar Provinsi Jatim. 

Selanjutnya, R Henggar Sulistiarto sebagai Kepala Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Jatim, Lilik Pudjiastuti sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Jatim serta Tauhid Islamy sebagai Direktur RSUD Haji Provinsi Jatim.

Adhy Karyono dalam pesannya menyampaikan, agar para pejabat di posisinya yang baru itu dapat melakukan terobosan dan inovasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. 

Selain itu, peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan publik perlu terus dilakukan terobosan. 

Khusus Kepala BPKAD yang baru dilantik, Adhy memberikan sejumlah catatan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar APBD. 

Sebab, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akan dikembalikan ke kabupaten/kota masing-masing pada 2025. 

Hal ini tentu saja berdampak pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi senilai Rp 4 triliun. Adhy mengingatkan harus dicari jalan keluar. 

"Saya kira selain pajak, sebetulnya kita punya potensi agar PAD bisa ditingkatkan lagi. BUMD kita dapat dijadikan alat untuk mencapai itu, tinggal bagaimana kita mengaturnya dengan baik" ucap Adhy. 

Tak hanya soal PAD, Adhy juga berpesan agar setiap program yang dibuat berdampak pada turunnya kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. 

"Kami ingin agar program-program pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Fokus kami adalah pada penurunan kemiskinan ekstrim dan peningkatan layanan kesehatan di masyarakat," ucapnya. 

➢ IKUTI UPDATE BERITA MENARIK LAINNYA di GOOGLE NEWS SURYA.CO.ID