APBD Jatim 2024 Digedok Untuk Penuhi Program Strategis, PDIP Desak Wujudkan Keadilan Pendidikan

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur 2024 resmi digedok dalam rapat paripurna di DPRD Jatim, Jumat (9/8/2024). Hal itu ditandai dengan persetujuan bersama antara pimpinan DPRD Jatim dan Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono. 

Rapat paripurna itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Istu Hari Subagio. 

Sebagai informasi, pada sisi Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp 31,418 trilliun, berubah menjadi sebesar Rp. 32,115 triliun lebih atau bertambah Rp 697,523 miliar. 

Untuk Belanja Daerah yang semula Rp 33,265 triliun naik menjadi Rp 35,903 triliun atau bertambah sebesar Rp 2,638 triliun. 

Lalu, pada pembiayaan sisi penerimaan yang semula sebesar Rp 1,856 triliun berubah menjadi sebesar Rp 3,796 triliun atau bertambah Rp 1,940 triliun lebih. 

Sedangkan pada sisi pengeluaran tetap Rp 9,176 miliar. Sehingga pembiayaan netto yang semula  Rp 1,846 triliun berubah menjadi sebesar Rp 3,787 triliun atau bertambah Rp 1,940 triliun. 

Adhy Karyono menjelaskan, P-APBD 2024 ini merupakan bagian dalam memenuhi target program strategis di semua bidang yang ditingkatkan. 

Salah satu program strategis yang akan dilaksanakan adalah peningkatan perlindungan sosial, penurunan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin. 

Selain itu, juga terdapat penguatan sektor pendidikan, kesehatan sampai dengan kebutuhan wajib seperti belanja pegawai sampai dengan belanja operasional. 

"Kalau ada tambahan pendapatan akan dioptimalkan untuk belanja strategis berdampak langsung sekaligus memberikan penguatan kepada masyarakat miskin," jelas Adhy. 

Adhy bersyukur seluruh proses berjalan dengan baik sesuai target penetapan bahkan lebih cepat dan tidak banyak perdebatan. Sehingga semua fraksi menyatakan setuju. 

Kendati seluruh fraksi sepakat namun ada sejumlah harapan yang disampaikan melalui pendapat akhir fraksi. Misalnya disampaikan dari Fraksi PDI Perjuangan. 

Juru Bicara Fraksi PDIP di DPRD Jatim, Daniel Rohi dalam keterangannya mendorong agar eksekutif segera meluncurkan berbagai kebijakan di sektor pendidikan yang sanggup lebih mewujudkan keadilan pendidikan dengan membangkitkan kembali peran serta masyarakat (PSM). 

"Namun, tetap melindungi warga miskin dan berpenghasilan rendah untuk tetap dapat menjalani pendidikan utamanya wajib belajar 12 tahun," ujar Daniel Rohi.  *****