Besaran Gaji Budi Santoso Dekan FK Unair yang Dicopot Imbas Tolak Rencana Datangkan Dokter Asing

SURYA.CO.ID - Selain sosoknya, besaran gaji Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Budi Santoso, yang diberhentikan dari jabatannya turut jadi sorotan. 

Diketahui, Unair mencopot Budi Santoso dari jabatan sebagai Dekan FK Unair per 3 Juli 2024. 

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso menyebut, pencopotan dirinya imbas dari ketidaksetujuan terhadap rencana Menteri Kesehatan (Menkes) yang akan mendatangkan dokter dari luar negeri. 

Budi mengungkapkan, pihak rektorat telah memberikan informasi pencopotanya sejak pukul 10.00 WIB. Akan tetapi, dia baru menerima SK terkait hal tersebut sekitar pukul 15.00 WIB.

"Iya, (pesan) itu kan grupnya dekan ya, ada grupnya dosen-dosen. Saya pamitan karena SK-nya saya terima tadi, sekitar pukul 15.00 WIB," kata Budi saat dihubungi melalui telepon, Rabu (3/7/2024).

Sebelumnya, Budi sempat dipanggil oleh Rektor Unair, Nasih, Senin (1/7/2024).

Baca juga: Sosok Budi Santoso, Dekan FK Unair yang Dicopot Imbas Tolak Rencana Menkes Datangkan Dokter Asing

Dia diminta untuk menjelaskan mengenai pernyataannya yang menolak adanya dokter asing.

Lantas, berapa besaran gaji Budi Santoso saat menjabat sebagai Dekan FK Unair?

Besaran Gaji

Sebagai dekan, besaran gaji Budi Santoso sudah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Disebutkan bahwa dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Hak yang dosen terima meliputi upah atau gaji pokok, tunjangan, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta tunjangan lain yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

Untuk dosen tetap biasanya mendapatkan gaji setara upah minimum provinsi (UMP) yang berlaku di mana perguruan tinggi tersebut berada.

Hal ini sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Adapun gaji dosen dan rektor yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengaturan Penggajian Pegawai Negeri Sipil.