Tagihan Jaringan Gas Naik Dari Rp 800 Ribu Jadi Rp 2,3 Juta, Perajin LontongSurabaya Minta Putus-Tus

SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - Keluhan mengenai kenaikan harga pemakaian gas di kampung lontong Surabaya belum selesai. Beberapa perajin yang merupakan pelanggan baru jaringan gas (jargas) dari Perusahaan Gas Negara (PGN) mengeluhkan kenaikan harga yang sampai dua kali lipat.

"Di bulan pertama, kami baru mendapatkan tagihan sekitar Rp 800.000. Namun begitu masuk ke bulan kedua dan ketiga, naik menjadi Rp 1,8 juta hingga Rp 2,3 juta," kata salah satu perajin kampung lontong Surabaya, Hartati saat dikonfirmasi di kediamannya, Rabu (19/6/2024).

Warga yang berada di Banyu Urip Lor tersebut khawatir kenaikan harga tersebut berlanjut di bulan berikutnya. "Kami nggak sanggup lagi membayar, akhirnya minta putus saluran," tegasnya.

Untuk menyambung usaha yang ia geluti selama 25 tahun tersebut, Hartati kembali menggunakan tabung gas. "Kalau masih mempertahankan jargas, kami tak mendapatkan laba," keluhnya.

Saban hari, Haryati mampu memproduksi 2.000 lontong. Produk tersebut disalurkan ke sejumlah pasar tradisional di Surabaya. "Kami berharap masalah kenaikan harga ini bisa diatasi," ujar Hartati.

Tidak hanya kelompok UMKM, kenaikan harga jargas juga dialami pelanggan rumah tangga. Bahkan, persentase kenaikan lebih tinggi dibandingkan UMKM.

"Biasanya, kami mendapatkan tagihan di bawah Rp 30.000. Namun beberapa bulan lalu kami mendapatkan tagihan Rp 350.000. Kami sangat kaget," kata warga Banyurip Lor, Mujinah.

Menurutnya, tidak ada kenaikan jumlah penggunaan gas setiap harinya. "Kami heran, kenaikan bisa berkali-kali lipat. Ketika kami tanyakan kepada petugas, selalu jawabannya karena penggunaannya banyak. Padahal tidak demikian," tandasnya.

Calon DPR RI terpilih, Bambang Haryo Soekartono (BHS) dari Partai Gerindra mendengar keluhan-keluhan warga tersebut. BHS berjanji akan menyampaikan ke pihak terkait.

"Kenaikan ini sesuatu yang tidak wajar. Ini harus diluruskan kembali karena harga jargas atau gas jaringan termasuk di Indonesia ini, sudah sangat mahal," kata BHS usai berdialog dengan warga Banyurip Lor, Surabaya.

Membandingkan dengan beberapa negara lain, BHS menyebut harga gas untuk perajin seharusnya lebih terjangkau. "Pemerintah harus melakukan evaluasi kalau perlu mengaudit PGN sehingga harga energi yang ada di Indonesia menjadi murah," kata BHS.

Politisi berlatarbelakang pengusaha ini mengungkap, UMKM menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Indonesia. Bahkan UMKM menyerap 96 persen tenaga kerja Indonesia.

"Kalau gas murah maka ekonomi rakyat menjadi kuat kembali, terutama juga UMKM kita yang banyak bergantung gas negara. Daya beli masyarakat juga akan menjadi kuat kembali," urai BHS.

"Sehingga kesulitan kita soal kurs Dolar AS yang naik dan sebagainya bisa diatasi dengan kekuatan ekonomi kita. Akhirnya bisa menutup kelemahan kita yang sebelum-sebelumnya, terutama pelemahan rupiah," tandasnya.

Permasalahan kenaikan harga jargas di kawasan tersebut bukanlah yang pertama. Tahun lalu, aliran gas di beberapa perajin juga terputus karena masalah tunggakan.

Pada Agustus 2023, jumlah pedagang hanya tersisa sekitar 11 KK pelaku UMKM lontong yang bertahan menggunakan jargas PGN sedangkan 48 pelaku UMKM lontong lainnya beralih menggunakan tabung gas elpiji 3 KG. *****