Pemprov Jatim Dukung Penuh Roadshow Bus KPK 2024 di Kota Surabaya

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menegaskan dukungan kepada langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam upaya pemberantasan korupsi dengan upaya Roadshow Bus KPK 2024 di Kota Surabaya.

Upaya ini pun diharapkan bisa meluas di berbagai daerah di Jawa Timur, setelah sebelumnya juga berada di Bojonegoro dan Bangkalan.

Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menilai, upaya ini merupakan aksi nyata mencegah korupsi hingga lini terbawah, yakni siswa sekolah agar mengakar budaya anti korupsi sampai ke daerah.

Adapun pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di Surabaya ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

"Roadshow Bus KPK ini sangat menginspirasi. Kami akan meniru menggunakan bus milik Pemprov Jatim dan berkeliling sebagai upaya peningkatan pencegahan korupsi di daerah," ungkap Adhy saat pembukaan Roadshow Bus KPK 2024 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (13/6/2024).

Adhy mengatakan, keberadaan Roadshow Bus KPK menjadi bagian dari upaya preventif yang mengedepankan pendidikan anti korupsi, meskipun roadshow ini baru dilakukan di beberapa daerah di Jawa Timur.

"Harapan kami, semua daerah bisa dijangkau oleh Bus KPK ini," jelas Adhy di hadapan para kepala daerah se Jawa Timur yang hadir.

Lebih jauh, Adhy mengungkapkan, sebagai provinsi yang memiliki 38 kabupaten/kota dengan jumlah anggaran besar praktis menjadi perhatian di dalam upaya mencegah adanya tindak pidana korupsi.

Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK telah menyusun beberapa program dan instrumen monitoring, yaitu Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center For Prevention (MCP) untuk melakukan monev pelaksanaan pencegahan korupsi di masing-masing daerah.

"Yang terpenting dalam upaya pencegahan korupsi di daerah adalah integritas, moralitas, kejujuran dan pekerjaan dilakukan secara digital tersistematis. Maka transformasi digital bisa mengurangi dan menghilangkan celah korupsi," ungkapnya.

Pemprov Jatim, secara umum telah melakukan langkah-langkah konkret guna mencegah adanya praktik koruptif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misalnya, sosialisasi bimbingan teknis tentang pencegahan korupsi dan pengaduan dan sebagainya.

Kemudian melakukan zona integritas ke seluruh perangkat daerah, juga melakukan transformasi digital seperti pemberian bantuan yang bersifat cashless, penggunaan kartu kredit pemerintah.

Ikuti Update Berita Menarik Lainnya di Google News SURYA.co.id