Disebut Persentase Penduduk Miskin di Jember Meningkat, Ini Tanggapan Bupati Hendy Siswanto

SURYA.CO.ID, JEMBER - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim), sepanjang tahun 2023 meningkat hingga 0 ,12 persen.

BPS merilis pada Maret 2022 silam, penduduk miskin di Jember masih 9,39 persen. Sementara para Maret 2023, angkanya meningkat menjadi 9,51 persen.

Sementara, Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jember Tahun 2023, BPS merilis masih berada di angka 4,0 persen.

Persentase tersebut mengalami penurunan, bila dibandingkan angka TPT tahun 2022 yang tercatat sebesar 4,06 persen.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan, angka kemiskinan di Jember lebih rendah dari angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang tercatat sebesar 10,35 persen.

Menurutnya, masalah kemiskinan banyak sekali faktor yang mempengaruhi, di antaranya kurangnya lapangan pekerjaan dan tingginya pengangguran disertai upah yang tidak memadai.

"Selain itu, kemiskinan juga akibat rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Upaya yang dilakukan oleh OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) untuk menekan kemiskinan dengan pemberian sembako, bantuan permakanan, bantuan langsung tunai dan bantuan sandang," ujar Bupati Hendy, Sabtu (8/6/2024).

Hendy mengaku, upaya tersebut masih belum cukup.

"Agar warga miskin ini bisa produktif dan mempunyai ketrampilan. Harapannya akan ada pemberdayaan terhadap warga miskin yang produktif agar diberi bantuan sesuai ketrampilannya," lanjutnya.

Hendy beranggapan, dengan memberikan peningkatan keterampilan dan keahlian khusus terhadap warga miskin, diharapkan mereka bisa mandiri dan mendapatkan pendapatan sendiri.

"Diharapkan akan mampu meningkatkan produktifitas dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Jember," tandasnya.

Sementara itu, Legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Hadi Supa'at mengatakan, berdasarkan data BPS itu, faktanya Bumi Pandalungan masih memerlukan format yang lebih jelas dan konkret.

"Bukan sebatas retorika tanpa desain yang jelas. Termasuk penyajian data yang akurat, yang diperlukan untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang efektif," tanggapnya.

Dia juga menilai, selama ini belum adanya formulasi yang konkret dari Pemkab Jember dalam upaya menekan angka kemiskinan. Termasuk pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Masih terkesan hanya mengandalkan event-event tertentu saja. Tanpa adanya upaya berkelanjutan yang lebih tertata dan terjadwal dengan baik," kata legislator yang akrab disapa Cak Gondrong ini.

Ikuti Update Berita Menarik Lainnya di Google News SURYA.co.id