Cabdin Jatim Buka FGD di Kediri, Diingatkan Praktik Titipan Untuk Meloloskan Peserta PPDB Tahun 2023

SURYA.CO.ID, KEDIRI - Suara kritis muncul ketika pembahasan menyambut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kediri tahun 2024, Selasa (4/6/2024). Pembahasan PPDB itu terjadi saat Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdin) Pemprov Jatim di Kediri menggelar Focus Group Discussion (FGD).

Dan FGD itu memang khusus membicarakan berbagai persoalan dan masalah PPDB. Kegiatan ini diikuti sejumlah pegiat LSM dan wartawan serta dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan.

Termasuk Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Afril Dedy Setyawan; serta Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Kediri, Adi Prayitno, serta perwakilan kepala SMA dan SMK Negeri di Kabupaten/Kota Kediri.

Pegiat LSM Sarojam Supriyo menyampaikan, kegiatan FGD membahas permasalahan PPDB merupakan tindak lanjut dari tim Asistensi KPK supaya semuanya menjadi terang benderang.

"Saya apresiasi kegiatan ini yang menghadirkan perwakilan dari dua kepala dinas pendidikan Kota dan Kabupaten Kediri yang sudah menyepakati untuk menggelar kegiatan setiap triwulan untuk kepentingan dunia pendidikan," harap Supriyo.

Setelah itu Supriyo memberi pandangan tajam atas keburukan pada PPDB tahun 2023 lalu. Ia berharap persoalan tahun lalu tidak terjadi lagi tahun ini. "Kalau masih terulang, kami tak segan-segan membawa ke ranah hukum," tegasnya.

Ia menjelaskan, tahun lalu PPDB di Kediri diwarnai berbagai macam "titipan" untuk meloloskan peserta didik baru. Ada dugaan uang ikut bermain selama kegiatan PPDB.

Diharapkan dengan kegiatan PPDB yang bersih dari campur tangan oknum, dapat menaikkan kembali rating pendidikan di Kediri lebih baik. Karena kalau rating pendidikan di Kediri menurun, bakal berdampak pada lulusan sekolahnya.

"Bila sebelumnya banyak lulusan sekolah di Kediri diterima di universitas terbaik di Indonesia dengan kuota lebih banyak, kalau grade sekolah di Kediri turun maka yang diterima juga berkurang," jelasnya.

Supriyo berharap kepada kepala sekolah di Kediri dan stakeholder dunia pendidikan supaya berhati-hati dan tidak bermain api.

Sementara Adi Prayitno menjelaskan, petunjuk teknis (juknis) PPDB sudah turun dan semua operator dan dewan guru juga telah mempelajari serta diunggah di website yang bisa diakses oleh masyarakat.

"Tugas kita semua sekarang mengamankan dan melaksanakan juknis yang sudah ditetapkan sehingga kita melaksanakan PPDB sesuai dengan azas jujur, berkeadilan, transparansi dan lainnya," jelasnya.

Adi menjelaskan, kuota masing-masing SMA dan SMK juga telah diumumkan secara terbuka. "Percayakan kepada yang menangani dan berwenang semuanya akan dilakukan dengan benar dan baik," jelasnya. *****