TAJAM, Mahasiswa Kuliti LKPJ Bupati Jember 2023, Ada Program Tak Terwujud, Legislatif Kurang Kontrol

SURYA.CO.ID, JEMBER - Untuk kali pertama dalam sejarah pemerintahan di Jember, kinerja pemda dibahas dalam diskusi publik yang dipelopori PPengurus Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Jember.

IMM Jember menggelar dialog publik untuk membedah Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran (TA) 2023, Selasa (28/5/2024).

Puluhan kader organisasi mahasiswa itu mengikuti diskusi dengan menghadirkan Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember, Ahmad Suryono SH, MH bersama pegioat media sosial, Rully Efendi.

Ketua Umum PC IMM Jember, Dwi Nauval Zakaria mengaku sengaja menggelar dialog publik untuk melihat hasil kerja Bupati Jember, Hendy Siswanto secara objektif selama tiga tahun memimpin Ranah Pandhalungan.

"Untuk melihat transparansi pemerintahan bupati sejak 2021 hingga sekarang. Berapa banyak program yang terealisasi dan belum terealisasi," kata Nauval.

Menurutnya, dengan membedah LKPJ Bupati Jember tersebut, para mahasiswa dapat melihat kinerja Pemkab Jember selama tiga tahun terakhir.

"Dari hasil dialog publik ini, memang banyak hal yang kami temukan dan penting dikonsumsi mahasiswa. Ini menjadi bahan kajian ilmiah terutama kami, anggota IMM," ulas Nauval.

Nauval mengungkapkan, banyak sekali program pemda yang perlu dikaji secara ilmiah. Seperti pengadaan pabrik pupuk organik, pemberian beasiswa mahasiswa dan penanganan kemiskinan.

"Sebenarnya dengan dialog publik ini kami juga ingin tahu data dari akademisi, anggota legislatif dan juga praktisi media. Sebagai pembanding untuk kami kaji," ulasnya.

Hanya saja, kata Nauval, anggota DPRD Jemnber, Alfian Andri Wijaya yang sudah diundang pada dialog ini mendadak tidak hadir. "Karena tadi ada acara mendadak, di Jakarta," ucap Nauval.

Sementara akademisi Unmuh Jember, Ahmad Suryono SH, MH mengatakan, selama Bupati Hendy menjabat banyak azas birokrasi ditabrak. Bahkan fungsi eksekutif tidak berjalan normal.

"Buktinya banyaknya keinginan eksekutif yang tidak diterima oleh legislatif. Artinya legislatif menganggap apa yang dilakukan eksekutif tidak berada di jalan yang tepat," kata Suryono.

Dosen Fakultas Hukum Unmuh Jember ini menilai, kurangnya apresiasi DPRD Jember terhadap hasil kerja pemkab, hal itu menandakan banyak program yang terkesan cacat administrasi.

"Atau melanggar administrasi, apapun yang dimungkinkan hanya seperti titah raja. Apa yang saya mau, meskipun tidak sesuai postur APBD, harus terlaksana," jelas Suryono.

Suryono mengatakan, peran lembaga legislatif juga minim dalam mengawasi kinerja Bupati Hendy. Bahkan checks and balances nyaris tidak berjalan.