Rapor Sidoarjo 'Kebakaran' Usai KPK Tahan Gus Muhdlor, Plt Bupati Langsung Deklarasi Anti Korupsi

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Sidoarjo menjadi tempat penuh kenangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena secara beruntun menangkap tangan dua bupati. Yaitu Saiful Ilah, dan yang terbaru adalah Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor alias Gus Muhdlor.

Sampai sekarang Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas Saiful Ilah itu masih membekas di ingatan masyarakat. Belum pulih dari kekagetan, masyarakat Kota Delta kembali mendapat kabar bahwa lembaga antirasuah itu menetapkan Gus Mudhlor sebagai tersangka dalam dugaan pemotongan insentif pegawai di lingkungan pemda.

Gus Mudhlor pun harus ikut KPK ke Jakarta, dan kini digantikan wakilnya, Subandi. Subandi sekarang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sidoarjo setidaknya hanya selama sepekan.

Meski dapat amanah singkat, Subandi tidak mau jadi pelengkap. Selasa (15/5/2024), Subandi mengumpulkan pejabat-pejabat lingkungan dinas dan perusahaan daerah di Pendopo Sidoarjo.

Subandi mengajak jajarannya membacakan deklarasi anti korupsi. Dalam momentum itu, ia mengaku prihatin atas masalah yang dihadapi Gus Mudhlor. Menurutnya, kejadian itu telah menjadi koreksi besar-besaran di pemerintahan.

Ia tak ingin peristiwa tersebut terulang. "Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini harus berkomitmen mengelola anggaran masing-masing. Tidak boleh ada intervensi dari pihak luar. Baik keluarga, teman, maupun siapa saja," tegas Subandi.

"Hati-hati, ini sudah ada rambu-rambu dari KPK yang disampaikan melalui inspektorat, dan saya sebagai Plt menyampaikan. Tinggal mau gak OPD-OPD diajak ke arah yang lebih baik, kalau tidak mau ya silakan ," imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut dari deklarasi itu, rencananya kantor-kantor dinas akan dipasang stiker 'No Pungli, No Korupsi'. "Akan kami kawal betul hal-hal mulai dari perizinan, akan kami kawal betul. Kami ingin menyelamatkan konco-konco kabeh," tandasnya.

Sekda Sidoarjo, Fenny Apridawati dalam kesempatan itu juga mengatakan bahwa kasus Gus Mudhlor itu membuat rapor Pemkab Sidoarjo kebakaran alias merah dari KPK. Artinya penilaian terhadap komitmen anti korupsi di pemda termasuk kurang bagus.

Di antaranya banyak dinas yang belum bisa atau tidak memenuhi kelengkapan laporan akuntan yang dimonitoring KPK. Karena itu, pemda perlu meningkatkan pemahaman tentang anti korupsi kepada stakeholder internal maupun eksternal. ****