Jawaban Menteri Risma, Airlangga, Muhadjir soal Panggilan ke Sidang MK, Ini Bocorannya Soal Bansos

SURYA.co.id - Inilah jawaban sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju yang dipanggil Mahkamah Konstitusi untuk bersaksi di sidang sengketa pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024). 

Ada empat menteri yang dipanggil, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. 

Mereka dipanggil untuk memberikan keterangan terkait banyak hal yang disinggung di sidang sengketa pilpres sebelumnya. 

Terkait hal ini, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku siap menghadiri panggilan MK jika undangannya sudah ada.

“Nanti, undangannya belum saya terima. Nanti kalau sudah saya terima, yah saya datang yah,” ujarnya saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Meohai Kendari Sulawesi Tenggara, Selasa (2/4/2024).

Baca juga: Alasan Hakim MK Panggil 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres dan Larang Semua Pihak Beri Pertanyaan

Risma juga menjelaskan proses penyaluran bantuan sosial dari Mensos RI yang ramai diperbincangkan karena disalurkan menjelang Pilpres Februari 2024 lalu itu sudah sesuai dan mengikuti data permintaan daerah.

“Itu lewat bank, langsung transfer ke bank, aku nggak ada barang,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa terkait dengan perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.

"Nanti diusulkan ke kami dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelasnya. 

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku masih menunggu panggilan resmi dari MK untuk hadir di sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

"Kami tunggu panggilannya," ujar Airlangga saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin.

Airlangga mengaku, belum menerima undangan dari MK untuk hadir dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.

"Undangannya belum ada," kata dia.

"Ya kalau ditunggu MK kan masih ada undangannya dong," ujar Airlangga lagi.

Senada dengan Airlangga, Menko PMK Muhadjir Effendy juga masih menunggu surat resmi dari MK untuk hadir dalam sidang sengketa pilpres.