DPRD Sentil Rp 10 M Untuk Kopi Kapiten Pasuruan, DKPP Tegaskan Untuk Pengembangan di 8 Kecamatan

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Hangatnya kopi membuat anggota DPRD Kabupaten Pasuruan begitu bersemangat bekerja menjelang akhir masa baktinya tahun ini. Apalagi kalau bukan menyelidiki program Kopi Khas Kabupaten Pasuruan (Kapiten) yang digulirkan pemkab pada masa pemerintahan bupati terdahulu.

DPRD pun membentuk Panitia Khusus (pansus) Tata Kelola Kopi Kapiten yang mulai bekerja, seperti dalam rapat di gedung dewan setempat, Kamis (21/3/2024).

Pansus dibentuk untuk mengetahui latar belakang kepedulian Pemkab Pasuruan sehingga membranding Kopi Kapiten. Dan pansus mulai memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

OPD pertama yang dimintai keterangan oleh pansus adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP) Kabupaten Pasuruan. Dalam pansus terungkap bahwa Pemkab Pasuruan sudah menggelontorkan anggaran untuk program kopi itu selama tujuh tahun terakhir sekitar Rp 10 miliar.

Para politisi di dewan menilai program unggulan Pemkab Pasuruan ini buang-buang anggaran, karena tidak mempertimbangkan unsur kemanfaatan yang didapatkan.

Anggota pansus, Kasiman menyebut, uang yang dikeluarkan pemda untuk program kopi itu terlalu besar. Dari data yang didapat sesuai dengan DPA, anggaran kopi Kapiten mencapai Rp 10,350 miliar yang digelontorkan selama 2015 hingga 2023.

”Pertanyaannya, adakah regulasi yang mendasari pemda sehingga berani membuat fokus kebijakan untuk Kopi Kapiten,” ujar Kasiman, Kamis (21/3/2024).

Apalagi, kata Kasiman, Kopi Kapiten yang dibranding lewat logonya ditempel wajah mantan Bupati Pasuruan, Yusuf Irsyad. Politisi Gerindra itu menyebut, Kopi Kapiten bahkan tidak ada dalam RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Artinya, Kasiman menegaskan kalau memang tidak ada arah kebijakan ke sana, berarti anggaran untuk program kopi itu terbuang begitu saja, padahal seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan lainnya.

“Anggaran sebesar itu bisa dikucurkan untuk mendukung sektor pertanian lain. Misalnya untuk pertanian padi, jagung, tebu atau tembakau,” jelasnya.

Kasiman juga mengatakan, Kopi Kapiten hanya brand dan tidak ada otoritas untuk memproduksi, karena memang pemda tidak punya kebun kopi.

“Ini ibarat pemerintah membiayai Alfamart atau Indomaret yang tidak punya kebun tebu tetapi berjualan gula, atau tidak punya kebun semangka tetapi berjualan buah,” imbuhnya.

Sementara Ketua Pansus Tata Kelola Kapiten, Najib mengatakan, pihaknya membuka secara gamblang latar belakang program Kopi Kapiten ini. “Maka perlu diluruskan. Kami juga sudah menjadwalkan rapat dengan beberapa OPD lain untuk menjelaskan persoalan ini,” sambung Najib.

Tetapi Kepala DKPP Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji memberi penjelasan mengenai pembuatan program Kopi Kapiten itu. Lilik menegaskan, anggaran Rp 10 miliar tersebut itu bukan hanya untuk petani kopi, tetapi juga untuk pengembangan kopi di delapan kecamatan.

Lilik juga menjelaskan ada sebanyak 163 kelompok tani dari delapan kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang sudah memiliki brand sendiri-sendiri.

”Dalam RPJMD ada program peningkatan produksi perkebunan. Memang sebuah program kegiatan itu tidak menyebutkan adanya komoditas tertentu,” tutupnya. *****