Pembangunan Jembatan Sugeng Mojokerto Tuntas, Bupati Ikfina: Tingkatkan Ekonomi di Trawas-Ngoro

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, optimistis pembangunan infrastruktur jembatan penghubung di Desa Sugeng, Kecamatan Trawas dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

Jembatan Sugeng dengan panjang 27 meter dan lebar 6 meter adalah bukti Pemda dalam pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa.

Bupati Ikfina mengatakan pembangunan jembatan Sugeng untuk memperlancar jalur ekonomi antara kawasan di Kecamatan Trawas dan Kecamatan Ngoro.

Jembatan Sugeng dibangun miliar dari alokasi APBD tahun 2023, senilai Rp.4,9 miliar dan sebagian besar merupakan hasil pembayaran lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) oleh masyarakat.

"Hari ini kita juga menyerahkan SPPT 2024, kita berharap adanya pembangunan ini masyarakat akan semakin semangat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Karena anggaran itu sangat kita butuhkan guna pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Mojokerto," jelasnya, Minggu (25/2/2024).

Ia menjelaskan jembatan penghubung antar dua desa yakni Desa Sugeng dan Desa Kesemen Kecamatan Ngoro seluruhnya didanai oleh masyarakat melalui PPB P2 tersebut.

"Pembangunan di Kabupaten Mojokerto itu semua, kecuali dari DAK yang tidak sampai Rp.30 M dan sebagian non fisik. Semuanya bersumber dari PAD yang termasuk juga dari hasil pembayaran pajak masyarakat Kabupaten Mojokerto," ucap Bupati Ikfina.

Bupati perempuan pertama di Mojokerto ini mengungkapkan pihaknya telah melakukan berbagai efesiensi anggaran untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dengan skala prioritas, termasuk di jembatan Sugeng.

"kita melihat kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak untuk dilakukan efesiensi, kemudian PUPR nanti tinggal dapat anggaran berapa. Untuk dikerjakan sesuai dengan urutan skala prioritas, itulah yang kita lakukan selama saya menjadi kepala daerah," bebernya.

Bupati Ikfina berkomitmen percepatan pembangunan infrastruktur di tahun 2025 mendatang.

Percepatan pembangunan di desa dampaknya bisa dirasakan langsung untuk kesejahteraan masyarakat di desa-desa.

"Prosesnya akan sama, saya akan melakukan efisiensi dari semua perangkat daerah yang nanti kita kelompokkan. Ini nanti yang kita bangun di desa, semua kita arahkan ke desa dengan syarat desa harus punya Grand Desain dan hasilnya nanti berdampak. Dampak utamanya ekonomi dan kesejahteraan," pungkasnya.

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Mardiasih menambahkan pihaknya akan membentuk tim yang bertugas melakukan monitoring dan sosialisasi perpajakan di setiap desa.

Penyerapan pajak nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto.

"kita tindaklanjuti nanti tahun ini, marena perolehan pajak khususnya dari PBB P2 mengalami peningkatan. Sehingga bisa melanjutkan proyek-proyek maupun program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemda," cetusnya.

Dikatakan Mardiasih perolehan pajak dari PBB P2 kedepannya akan menjadi salah satu indikator untuk desa mendapatkan bantuan keuangan (BK Desa).

"Jadi kami juga berkolaborasi dengan Bappeda dan Administrasi Pembangunan, sehingga desa-desa lunas PBB akan menjadi salah satu indikator untuk desa itu menerima bantuan keuangan desa dari Pemkab Mojokerto," tandasnya.