Biodata Syaiful Huda yang Ikut Menentang Keras Kebijakan Rektor ITB Reini Bayar UKT Pakai Pinjol

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Syaiful Huda yang ikut menentang kebijakan rektor ITB Reini Wihardakusumah terkait bayar UKT pakai Pinjol.

Syaiful Huda merupakan Ketua Komis X DPR RI.

Ia baru-baru ini buka suara soal kebijakan Institut Teknologi Bandung (ITB) mengandeng layanan pinjaman online (Pinjol) untuk mencicil biaya kuliah tunggal (UKT) mahasiswa.

“Kami menilai skema cicilan UKT dengan Pinjol ini merupakan short cut yang merugikan mahasiswa," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (30/1/2024), melansir dari Tribun Jabar.

"Bagi mahasiswa yang benar tidak mampu mereka terpaksa mengambil opsi ini, bagi mahasiswa nakal opsi ini bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain."

Baca juga: BUNTUT Rektor ITB Reini Terapkan Bayar UKT Pakai Pinjol, Begini Nasib Mahasiswa: Seperti Diperas

"Ujungnya mahasiswa dan wali mahasiswa yang dirugikan,” ujarnya.

Huda mengatakan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) ITB memang mempunyai hak untuk melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Kendati demikian kerja sama tersebut harusnya tidak boleh membuka potensi kerugian atau beban terutama bagi kalangan mahasiswa.

“Bekerja sama dengan Pinjol meski tidak ada jaminan maupun DP tetapi pasti ada bunga.

Kami mendengar jika dana pinjaman senilai Rp 12,5 juta dengan tenor selama 12 bulan, harus dicicil mahasiswa Rp 1.291.667 per bulan atau total Rp15.5000.000 setahun,” ujarnya.

Sebagai PTNBH, lanjut Huda ITB juga berhak menentukan besaran UKT bagi mahasiswa secara mandiri.

Kendati demikian dalam Pasal 65 ayat 4 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan jika penyelenggaraan fungsi pendidikan di PTNBH harus tetap terjangkau masyarakat.

Baca juga: Daftar Kekayaan Reini Wihardakusumah, Rektor ITB yang Diminta Mundur Imbas Bayar UKT Pakai Pinjol

“Saat ini sebagian PTNBH masih mengandalkan biaya pendidikan dari mahasiswa sebagai sumber utama pendanaan.

"Padahal mereka telah diberikan otoritas yang relatif luas mengali sumber pendanaan di luar APBN,” katanya.

Huda mengungkapkan saat ini sebagian besar mahasiswa merasakan jika biaya kuliah di perguruan tinggi negeri masih tergolong berat. Kondisi ini membuat mereka tertekan secara mental.