Heboh Beras Bulog Berstiker Prabowo Gibran: Dirut Tak Bisa Atur, Cak Imin Murka, Siapa yang Tempel?

Dalam kesempatan lain, Cak Imin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bansos untuk kampanye. 

"Memalukan, menunjukan kemiskinan etik, kemiskinan etika," kata Cak Imin saat ditemui usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan AMIN di Bali bersama Kader Penggerak Perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024). 

Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies-Cak Imin (AMIN) untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. 

Menurutnya bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar membutuhkan. 

"Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya," tuturnya. 

"Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insyaallah AMIN menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, utk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak," tambah Cak Imin. 

Gibran Langsung Tindaklanjuti

Sementara itu, calon Wakil Presiden Nomor urut tiga Gibran Rakabuming Raka akan menindaklanjuti terkait adanya beras Bulog berstiker dirinya dan Prabowo Subianto.

"Stiker Beras Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran, dimana itu? Tempatnya dimana? Saya urus, saya cari ya, kan gak boleh bagi beras, akan saya tindaklanjuti, saya kasih tau, nanti saya cari," kata Gibran setelah menghadiri konser rakyat PRABU di De Tjolomadoe, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024).

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga bakal mendalami dugaan politisasi beras bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu," kata Todung, di Jakarta Pusat, Kamis ini.

"Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," ucapnya.

Todung mengatakan, bansos sejatinya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN. Sehingga, sudah seyogyannya bansos menjadi program milik pemerintah. 

"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujarnya.