Pilpres 2024

Heboh Beras Bulog Berstiker Prabowo Gibran: Dirut Tak Bisa Atur, Cak Imin Murka, Siapa yang Tempel?

Perum Badan Urusan Logistik (bulog) angkat suara terkait hebohnya beras bulog berstiker capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Editor: Musahadah
kolase kompas TV/X
Beras bulog berstiker Prabowo-Gibran yang buat Cak Imin murka. Dirut Perum Bulog pastikan dari pihaknya tak ada atribut politik. 

SURYA.CO.ID - Hebohnya berita mengenai beras bulog berstiker capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran membuat Perum Badan Urusan Logistik (bulog) angkat suara.

Seperti diketahui, stiker Prabowo-Gibran itu ditempel dalam karung beras bertuliskan Badan Urusan Logistik (Bulog). 

Beras bulog itu digunakan untuk Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. 

Hal ini pun membuat heboh jagad media sosial setelah diunggah di akun X (Twitter) sejak Rabu (23/1/2024), pukul 23.34 WIB.

Postingan beras bulog berstiker Prabowo-Gibran diunggah akun X milik Jhon Sitorus @Midukj17.

Baca juga: Sindiran Nyelekit Cak Imin Soal Beras Bulog Berstiker Paslon Lain: Namanya Tidak Punya Malu

Dalam postingan tersebut termuat gambar dan tulisan sebagai berikut :

"Melanggar Konstitusi sudah
Melanggar aturan debat sudah
Melanggar netralitas aparat sudah
Melanggar integritas sebagai pejabat sudah

Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga

Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi utk Prabobro-Gibran

Labrak terus...selagi masih berkuasa"

Menanggapi hal ini, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memastikan beras SPHP sangat mudah didapatkan karena bulog bekerjasama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke retail modern.

Menurutnya, Bulog tidak dapat mengatur apa yang dilakukan masyarakat setelah membeli beras SPHP.

"Setelah beras dibeli oleh masyarakat, bulog tidak dapat mengatur apa yang akan dilakukan masyarakat atas beras itu," tulis Bayu Krisnamurthi dikutip dari Kompas TV, Sabtu (27/1/2024). 

Bayu memastikan dari bulog tidak ada atribut politik apapun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menkoperekonomian) Airlangga Hartarto membantah soal informasi beras bansos yang ditempel stiker pasangan calon presden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. 

Airlangga menegaskan, tidak ada pasangan calon capres-cawapres yang memakai bansos pemerintah untuk kampanye.

"Tidak ada program salah satu paslon pun yang menggunakan bansosnya pemerintah, tidak ada," kata Airlangga di Bekasi, Jawa Barat, Kamis (25/1/2024) malam

Ketua Umum Partai Golkar itu juga memastikan tidak ada bansos yang dijadikan alat kampanye pada pemilu.

Cak Imin Beri Sindiran Nyelekit 

Cak Imin (kiri) dan Beras Bulog Berstiker Paslon Lain (kanan). Inilah Sindiran Nyelekit Cak Imin Soal Beras Bulog Berstiker Paslon Lain.
Cak Imin (kiri) dan Beras Bulog Berstiker Paslon Lain (kanan). Inilah Sindiran Nyelekit Cak Imin Soal Beras Bulog Berstiker Paslon Lain. (kolase SURYA.co.id)

Sebelumnya, cawapres nomor 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memberikan sindiran nyelekit terkait viral beras bulog berstiker paslon lain.

Hal itu ia sampaikan di depan para pendukungnya dalam acara Doa Bersama Silaturahmi dan Konsolidasi Relawan Basra Amin (Bali Satu Suara untuk AMIN) di Bandar Udara Letkol Wisnu, Buleleng, Bali, Jumat (26/1/2024).

Ia mengatakan ihwal sembako adalah hak rakyat sebab berasal dari uang rakyat. Maka sudah sepatutnya sembako itu dikembangkan kepada masyarakat.

"Insyaallah pertolongan akan datang. Seakeh-akeh sembako, itu punya rakyat. Hak rakyat.

Sembako itu bukan hak seseorang, tetapi sembako dan bansos itu uang rakyat. Harus dikembalikan untuk rakyat," ujarnya, melansir dari Tribunnews.

Lalu Cak Imin pun menyinggung soal ada sembako yang di mana memuat stiker salah satu pasangan calon Pilpres 2024.

Ia secara gamblang mengatakan calon pasangan itu hanya mengaku punya banyak uang, tapi dalam kenyataan justru sebaliknya.

Cak Imin juga mengaku mengetahui informasi mengenai bansos itu melalui awak media.

"Malah tadi disampein sama laporan sama wartawan ke saya. Ada bansos sembako ditempeli calon presiden nomor.

Saya bilang itu calon presiden ngaku kaya tapi sebetulnya miskin," ujarnya.

"Karena menumpangi hak rakyat untuk diberikan kepada rakyat. Itu namanya tidak punya malu, betul apa betul?" lanjut Cak Imin.

Dalam kesempatan lain, Cak Imin mengatakan adanya kemiskinan etik jika ada pasangan calon yang menggunakan bansos untuk kampanye. 

"Memalukan, menunjukan kemiskinan etik, kemiskinan etika," kata Cak Imin saat ditemui usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan AMIN di Bali bersama Kader Penggerak Perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024). 

Ia pun mengimbau kepada para calon anggota legislatif yang mendukung Anies-Cak Imin (AMIN) untuk tidak menunggangi bansos sebagai media kampanye. 

Menurutnya bansos harus disalurkan kepada pihak yang benar membutuhkan. 

"Jangan numpang hak rakyat, justru kita harus membantu bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginya," tuturnya. 

"Ada paslon yang nempel bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insyaallah AMIN menang bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, utk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak," tambah Cak Imin. 

Gibran Langsung Tindaklanjuti

Sementara itu, calon Wakil Presiden Nomor urut tiga Gibran Rakabuming Raka akan menindaklanjuti terkait adanya beras Bulog berstiker dirinya dan Prabowo Subianto.

"Stiker Beras Bulog dengan stiker Prabowo-Gibran, dimana itu? Tempatnya dimana? Saya urus, saya cari ya, kan gak boleh bagi beras, akan saya tindaklanjuti, saya kasih tau, nanti saya cari," kata Gibran setelah menghadiri konser rakyat PRABU di De Tjolomadoe, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (26/1/2024).

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud juga bakal mendalami dugaan politisasi beras bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).

"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu," kata Todung, di Jakarta Pusat, Kamis ini.

"Jadi kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," ucapnya.

Todung mengatakan, bansos sejatinya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN. Sehingga, sudah seyogyannya bansos menjadi program milik pemerintah. 

"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujarnya.

 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved