UPDATE Guru Honorer Tak Lolos PPPK Padahal Nilai Tinggi, Benarkah Ada Permainan? Ini Kata DPRD

SURYA.co.id - Inilah update terbaru kasus viral guru honorer tak lolos PPPK padahal nilainya tertinggi dan telah mengabdi belasan tahun.

Update terbaru menyebutkan bahwa kasus ini menjadi sorotan tajam Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jambi Fadli Sudria.

Fadli bahkan membeberkan peluang adanya permainan nilai dalam seleksi PPPK di wilayahnya.

Menurut Fadli, Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) memberikan ruang bagi Pemerintah Daerah ikut memberikan penilaian saat seleksi PPPK.

Baca juga: IMBAS Viral Guru Honorer Tak Lolos PPPK Padahal Nilainya Tinggi, DPRD Jambi Ikut Buka Suara

"Hal ini menjadi peluang adanya permainan nilai, saya menduga SKTT inilah yang menjadi biang kerok terjadinya tumpang tindih nilai peserta seleksi PPPK," jelas anggota dewan dapil Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh tersebut, melansir dari Tribun Jambi.

Fadli juga mengkritik kebijakan pusat, karena memberikan ruang pada pemerintah daerah ikut memberikan penilaian 30 persen. 

"Saya sebagai wakil rakyat Provinsi Jambi hari ini juga mengkritik kementerian, kenapa membuka peran kepada daerah, untuk peluang 30 persen.

Di sinilah permainan-permainan, terjadinya tumpang tindih persoalan nilai," tambahnya.

Diketahui, video viral pengakuan guru honorer tak lolos PPPK padahal nilainya tertinggi kini berbuntut panjang.

Baca juga: Sosok Guru Honorer di Jambi yang Curhat Tak Lolos PPPK Padahal Nilai Tinggi, Sudah 13 Tahun Mengabdi

Kasus ini menjadi sorotan berbagai pihak hingga anggota DPRD Provinsi Jambi.

Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Fadli Sudria, turut berkomentar.

Ia meminta Pemerintah Daerah Kerinci dan Pemerintah Kota Sungai Penuh segera menyelidiki adanya indikasi kecurangan dalam seleksi.

"Saya sebagai perwakilan rakyat akan terus mamantau hal ini, dan akan membantu mereka yang merasa dicurangi atas hasil PPPK," jelasnya, melansir dari tribun Jambi.

Ia melanjutkan, jika dugaan kecurangan dalam seleksi PPPK terbukti benar artinya sudah zalim dan harus diusut tuntas. 

"Saya akan pantau dan jika hal ini terbukti benar, berarti harus diusut tuntas, tidak boleh hal seperti ini didiamkan," tutupnya.